oleh

BPKAD Sampang Diminta Transparan Kelola Dana Penanganan Covid-19

KABARMADURA.ID, Sampang- Penggunaan dana penanggulangan Covid -19 yang bersumber dari dana refocusing dan dana rasionalisasi terus berjalan. Anggaran yang dipakai melalui dana belanja tidak terduga (BTT) itu rupanya dinilai masih belum sepenuhnya dikelola secara transparan.

Total anggaran sebesar Rp150 miliar dari refocusing dan rasionalisasi itu ditampung menjadi dana belanja tak terduga. Anggaran itu mengalir ke sejumlah instansi yang berkaitan langsung dengan beberapa lembaga pemerintah yang bersinggungan langsung dengan penanganan Covid – 19. Seperti Dinas Kesehatan (Dinskes) Sampang, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zyn dan sejumlah lembaga pemerintah lainnya.

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang, Saryono mengaku tidak bisa menjelaskan secara detail penggunaan anggaran sebesar Rp150 miliar. Ia memasrahkan kepada bagian keuangan yang lebih memahami soa rincian refocusing.

“Yang pasti dana itu dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Seperti ke RSUD dan Dinkes,  silahkan tanya langsung ke bendahara,” katanya.

Dia menjelaskan jika total dana yang tertampung di BTT sebesar Rp150 miliar. Dana itu diperoleh sejak adanya keputusan dari pemerintah pusat. Setiap instansi anggarannya dipangkas sebesar lima puluh persen. Kemudian dana dialirkan untuk kebutuhan penanganan pandemi Covid – 19.

“Yang jelas dengan adanya pandemi ini akan mengurangi anggaran pembangunan. Kami hanya mengelola saja. Terkait pemangkasan, masing- masih OPD dan kantor pemerintahan sendiri yang mengatur anggaran yang akan dikurangi,” ucapnya.

Ditanya soal realisasi anggaran dana Covid yang tertampung di BTT? Saryono enggan memberikan keterangan. Pihaknya mengaku tidak bisa menyebut secara rinci. Hanya saja anggaran keseluruhan yang dikelola mencapai Rp 150 miliar. “Langsung saja ke bendahara. Dia bisa menjelaskan secara detail,” usulnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Anggaran dan Pembendaharaan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang Laili Akmalia menolak memberikan keterangan. Pihaknya mengaku masih ada pekerjaan lain dengan pihak kementerian. “Saya masih melakukan telekonfrens. Kemungkinan masih lama,” katanya.

Sikap tertutup sejumlah pejabat BPPKAD mendapat sorotan pedas dari wakil rakyat. Legislator meminta adanya evaluasi ketat terkait transparan penggunaan dana Covid-19. “Anggaran dari refocusing ini sifatnya terbuka. Tidak perlu ditutupi dalam penggunaannya. Kami berharap lembaga pemerintah lebih terbuka soal anggaran Covid – 19,” tegas Sekretaris Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman.

Dia mengatakan jika anggaran Covid-19 harus diketahui banyak pihak. Hal itu dilakukan untuk menghindari dana pandemi tidak menjadi bancakan. Sebab adanya refocusing untuk menangani terselesaikannya wabah di Indonesia. Bukan malah menjadi keuntungan bagi pihak tertentu.

“Kami akan terus kawal penggunaan dana refocusing ini, harus jelas peruntukan dan manfaatanya,” (KM54/mam)

Komentar

News Feed