oleh

BPKAD Sasar Rumah Makan Tat Taat Pajak

KABARMADURA.ID, SAMPANG –  Penutupan rumah makan (RM) Asela beberapa minggu lalu, merupakan gebrakan awal Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)  Sampang. Sebab, pemerintah menargetkan semua RM taat pajak untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Rencana penertiban itu, sesuai Peraturan Bupati (Perbup) nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran, Pelaporan, Pembayaran dan Pengawasan Pajak Daerah Melalui Elektronik. Sehingga, setiap RM wajib menaati pembayaran pajak sepuluh persen setiap transaksi dengan konsumen. Hal tersebut diungkapkan, Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan BPPKAD Sampang, Chairijah, Senin (14/3/2021).

Pihaknya berjanji, akan menertibkan perpajakan RM di Sampang. Hal itu dilakukan, sebagai bentuk kepatuhan pengusaha kepada peraturan pemerintah. “Tidak hanya Asela. Kami juga menyasar sejumlah RM lainnya di Sampang. Dan sejumlah usaha lainnya yang wajib menaati peraturan. Seperti RM Bebek Songkem Pak Salim sudah kami datangi,” ujarnya.

Dia menegaskan, akan mendata ulang sejumlah RM dan usaha lainnya. Sebab, terjadi pertumbuhan pelaku usaha di daerah. Selanjutnya, akan dipasang tapping box untuk mengetahui besaran pajak yang harus disetor oleh tempat usaha. Menurutnya, tapping box merupakan alat yang tersambung ke aplikasi milik pemerintah soal jumlah transaksi dan penghitungan pajak.

Sehingga, secara otomatis setiap transaksi di RM terdeteksi. Termasuk, perhitungan otomatis pajak yang dibebankan kepada pemilik usaha. “Soal pengadaan alat tapping box kami bekerjasama dengan pihak ketiga. Setelah dipasang, maka kami mendeteksi nominal pajak yang harus dibayar oleh pemilik usaha,” tegasnya.

Perempuan yang akrab disapa Qori’ itu menjelaskan, pembayaran pajak merupakan kewajiban pemilik usaha. Sehingga, ikut membantu peningkatan PAD. Pihaknya berjanji, akan mendatangi semua RM untuk dipasang tapping box. Terutama, sejumlah RM yang ramai dikunjungi pembeli.

“Kami tidak akan tebang pilih. Siapapun yang melanggar, akan kami tutup sementara. Sampai ada komitmen untuk menaati peraturan,” jelasnya.

Terpisah, Kasi Pengamanan dan Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sampang, Moh. Suharto berjanji, akan terus berkomunikasi dengan BPKAD. Jika ada rekomendasi pelanggaran tentang perda dan perbup akan dilakukan penertiban. “Kami siap menertibkan pelanggar peraturan pemerintah,” responnya.

Dikatakan, jika peraturan dibuat untuk ditaati. Sehingga, wajib pajak untuk pemilik usaha perlu ditingkatkan. Hal itu, sebagai langkah meningkatkan PAD. Sehingga, pihaknya siap memberikan penindakan bagi pelanggar aturan. (man/ito)

 

Komentar

News Feed