BPKAD Sumenep: Penambahan Penanganan Covid-19 Menyesuaikan Serapan Anggaran

(FOTO: KM/IMAM MAHDI) STAGNAN: Penanganan Covid-19 pada tahun 2022 terancam tidak dialokasikan, bahkan diprediksikan tidak ada penambahan anggaran. Sebab, pada tahun ini serapannya masih minim.

KABARMADURA.ID | SUMENEP  -Penanganan Covid-19 pada tahun 2022 terancam tidak dialokasikan, bahkan diprediksikan tidak ada penambahan anggaran. Sebab, pada tahun ini serapan dana penanganan untuk penyakit Corona itu belum menyentuh angka 50 persen.Tercatat pada laporan terakhir serapan anggaran penanganan Covid-19 masih 48,55 persen atau  Rp43.159.050.752,66 dari total anggaran Rp90 miliar.

Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sumenep Rudi Yuyianto melalui Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Akuntansi Belanja Muhlis Hariyanto mengatakan, jika penyerapan masih minim atau berada di angka 85 persen, maka dana penambahan Covid-19 tidak bisa bertambah. “Banyaknya penyerapan Covid-19 TA 2021 menentukan adanya penambahan dana Covid-19 tahun selanjutnya,” katanya, Minggu (5/12/2021).

Maka dari itu, pihaknya mengimbau kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran penanganan Covid-19.

Bacaan Lainnya

Dikatakannya, sementara OPD yang mendapatkan alokasi anggaran penanganan Covid-19, di antaranya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), RSUD Moh. Anwar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub) serta dinas lainnya.

“Penyerapan saat ini masih di bawah 50 persen, maka perlu percepatan penyerapan,” ujar dia.

Sementara itu, anggota IV DPRD Sumenep Sami’oeddin menegaskan, penyerapan pada dana Covid-19 perlu percepatan. Utamanya, di Dinkes, RSUD serta, Dinsos dan BPBD Sumenep. Sebab, keempat OPD tersebut merupakan tombak kebutuhan masyarakat.

“Penyerapan akan terus menjadi penilaian pemerintah pusat. Maka dari itu, perlu penyerapan secara serius,” tegasnya.

Dia meyakini, lambatnya serapan anggaran karena laporan pengeluaran dana kurang ditangani secara serius. Sehingga, pencairan dari BPPKAD tidak dapat dilaksanakan. Harapannya, penyerapan cepat selesai. Dengan begitu, penambahan anggaran dana Covid-19 bisa dapat terealisasi.

“Semua penyerapan atau pengeluaran dana Covid-19 diharapkan tepat sasaran,” ucap politisi PKB itu.

Reporter: Imam Mahdi

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan