oleh

BPN Bangkalan Ragukan Berkas Pengajuan Sertifikat Tanah PT GSM

KABARMADURA.ID, BANGKALAN  – Pengajuan sertifikat tanah oleh PT Galangan Samudera Madura (GSM) sampai saat ini masih menjadi polemik. Sebab, pengajuan legalitas tanah itu sampai saat ini tidak kunjung dikeluarkan oleh Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Bangkalan.

Kepala ATR/BPN Bangkalan Muhammad Tansri menyampaikan, sejauh ini PT GSM masih melakukan koordinasi dengan pihaknya. Sementara itu, persyaratan pengajuan sertifikat tanah atas lahan yang dahulunya pesisir laut tersebut harus ada surat izin reklamasi. Dimana kata dia, izin tersebut berdasarkan regulasi yang baru harus dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Menurut kami apabila kawasan pesisir atau laut ingin dikeluarkan atas hak atas tanah harus ada izin reklamasi dari gubernur dan bisa dilanjutkan sampai Kementerian Agraria dan Tata Ruang,” ujarnya.

Dikatakannya, pengajuan sertifikat belum diterima. Hal itu karena belum sesuai prosedur. Bahkan, saat melakukan kroscek melalui citra satelit tahun 2019 lokasi yang diajukan tersebut masih berupa batas seperti tambak bukan tanah negara.

Masih menurut Tansri, berdasarkan hasil citra satelit tahun 2017 yang diajukan itu masih laut. Saat di kroscek kembali ada batas-batas semacam tambak. PT GSM sejauh ini memang sudah melakukan koordinasi persyaratan pengajuan sertifikat tanah.

“Perolehan tanah PT GSM yang disampaikan oleh kami adalah pelepasan tanah negara dengan hak garap dan sudah ada surat pelepasannya juga,” tuturnya.

Namun, setelah dia teliti saat itu pihaknya masih menampung dan belum membuatkan sertifikat tanah tersebut, karena pada tahun 2019 lalu atas tanah tersebut ada juga laporan pengaduan (LP) yang melaporkan atas penguasaan tanah tersebut. Dimana, LP itu masih ditangani oleh Polres Bangkalan.

“Dari hasil citra satelit dan penelitian yang sudah  kami lakukan, dari situ tidak ada tanah tambak seperti yang diajukan. Kami masih meragukan dan mempertanyakan itu, dari mana disitu kok bisa perolehan tanah negara atas tanah tambak,” jelasnya.

Terpisah, Manajer PT GSM Mustofa enggan memberikan tanggapan atas polemik tersebut. Saat dihubungi oleh pihak Kabar Madura, dia menyampaikan, akan memberikan penjelasan ketika ada pertemuan di Bangkalan nanti.

“Nanti saya koordinasikan dulu, nanti kalau ada agenda pertemuan saya jelaskan,” tukasnya. (ina/mam)

Alur Pengajuan Sertifikat Tanah PT GSM

-Persyaratan pengajuan sertifikat tanah atas lahan yang dahulunya pesisir laut tersebut harus ada surat izin reklamasi.

-Izin reklamasi dari gubernur dan bisa dilanjutkan sampai Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

-Saat melakukan kroscek melalui citra satelit tahun 2019 lokasi yang diajukan masih berupa batas seperti tambak bukan tanah negara.

-Berkas PT GSM diragukan, sehingga ATR/BPN Bangkalan validasi berkas.

Komentar

News Feed