BPN dan Pemkab Pamekasan Targetkan 800 BMN Bersertifikat Tahun 2021

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ IST) KEJAR TARGET: BPN dan Pemkab Pamekasan menargetkan 800 BMN harus bersertifikat pada tahun 2021.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN –Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menargetkan 800 bidang barang milik negara (BMN) milik pemkab telah memiliki sertifikat di tahun 2021. Namun program tersebut belum berjalan maksimal.

Kepala Sub Bagian (Kasubbag) TU BPN Pamekasan R. Rusmanjanto Atmadi menerangkan, dari target 800 BMN itu, belum ada satupun yang memiliki sertifikat. Kendati begitu, dia menyebutkan, pemkab telah mengajukan BMN.

Bacaan Lainnya

Dari 70 BMN tersebut, 39 di antaranya masuk daftar peta bidang tanah (PBT). Namun, hanya 24 BMN yang telah membayar biaya PBT dan sudah dilakukan pengukuran, tetapi belum dilakukan penelitian. Sementara 8 BMN telah membayar biaya PBT, namun belum dilakukan pengukuran dan penelitian, dan 7 BMN yang belum membayar biaya PBT, dan belum dilakukan pengukuran dan penelitian.

Setelah melakukan pengukuran, pihaknya akan melakukan penelitian lalu kemudian pihaknya menerbitkan surat keputusan (SK) pemberian hak pakai, lalu menerbitkan sertifikat. Jika target tersebut tidak terealisasi 100 persen, akan ditargetkan tahun berikutnya.

“Tapi ini sebentar lagi sudah selesai. Mungkin bulan depan sudah terbit sertifikat,” ungkap pria asal Madiun itu.

Dia mengungkapkan, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Antara lain, masih banyak BMN yang batas wilayahnya perlu diperjelas. Karena banyak BMN yang bersebelahan dengan aset pribadi warga perlu dipertegas pemberkasannya.

“Tapi itu bisa teratasi dengan tanda tangan persetujuan batas. Jika yang bersebelahan setuju, tidak ada masalah,” ucap  Rusmanjanto.

Selain itu, kendala lain yaitu riwayat tanah yang perlu dilengkapi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Tidak hanya itu, keterbatasan waktu yang dimiliki turut mempengaruhi lambatnya realisasi program itu.

“Ini program pertama, jadi kami masih harus koordinasi dengan pemkab,” tambah Rusmanjanto.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Syafiuddin menilai, keberadaan aset daerah penting untuk segera diperjelas statusnya dengan sertifikat. Sebab menurutnya, banyak kejadian sengketa antara warga dengan pemerintah perihal lahan.

Karena itu, pihaknya meminta BPN dan pemkab segera menyelesaikan urusan aset daerah agar tidak mengundang masalah baru di kemudian hari. Menurutnya, aset daerah tidak hanya berupa tanah, tetapi juga bangunan dan jalan milik pemkab penting untuk disertifikasi.

“Kita tidak mau nanti ada ketegangan antara pemerintah dengan warga. Jadi harus diantisipasi dengan kejelasan sertifikat itu,” pungkas ketua Gerakan Pemuda Ansor Cabang Pamekasan  itu. (ali/maf)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *