BPN Pamekasan Targetkan PTSL 52.000 Bidang Tanah Terealisasi 2021

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) BANYAK TANAH TIDAK BERSERTIFIKAT: BPN Pamekasan menargetkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) terealisasi sebanyak 52.000 bidang tanah pada tahun 2021..

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN –Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan menargetkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pada tahun 2021 terealisasi sebanyak 52.000 bidang tanah, sesuai yang ditetapkan oleh BPN RI. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian (Kasubbag) TU BPN Pamekasan R. Rusmanjanto Atmadi.

“Kita fokus wilayah desa dulu. Dalam satu desa dilakukan inventarisasi fisik dan pengukuran bidang tanah,” ucapnya.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, jumlah target tersebut merupakan yang terbanyak sejauh ini. Namun, pihaknya tidak meyakini PTSL terealisasi 100 persen hingga akhir tahun. Selain karena keterbatasan waktu yang dimiliki, terdapat beberapa kendala yang menghambat terealisasinya PTSL di Pamekasan.

Salah satu hambatannya yaitu kesadaran masyarakat Pamekasan yang rendah terhadap pentingnya pengurusan administrasi pertanahan. Sehingga minat masyarakat untuk mengurus sertifikat tanah juga rendah. Selain itu, banyaknya tanah warga yang status kepemilikannya  belum pasti. Hal itu biasanya karena tanah warisan yang berasal dari jual beli tanpa bukti transaksi.

Hingga saat ini, baru ada 11.583 bidang tanah yang telah memasuki proses finalisasi dan akan segera diterbitkan sertifikatnya. Selain itu, pihaknya juga memiliki target kegiatan pengukuran sebanyak 23.000 bidang tanah di tahun 2021. Namun, belum ada satupun sertifikat tanah yang diserahkan kepada pemohon.

Rusmanjanto mengatakan, pihaknya masih menunggu instruksi dari BPN RI untuk menyerahkan sertifikat. Sebab biasanya, sertifikat diberikan secara bersamaan kepada pemohon melalui sebuah agenda tertentu. Namun, karena kondisi wabah Covid-19, penyerahan sertifikat kemungkinan secara virtual.

Untuk menggenjot terealisasinya seluruh target PTSL, pihaknya mengaku akan memasang target setiap bulan selama enam bulan ke depan. Dia menjelaskan, PTSL merupakan program pemerintah pusat yang tidak dipungut biaya, mulai mulai pendaftaran, pengukuran, penelitian hingga penerbitan sertifikat.

Kendati begitu, dia menjelaskan, terdapat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara tiga menteri yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) yang memperbolehkan aparat desa yang membantu mengurus PTSL meminta biaya operasional kepada pemohon.

“Kami datangnya ke desa, nanti data yang dibutuhkan kami minta ke desa. Kalau kita datang ke warga langsung, kelamaan,” pungkas Rusmanjanto (ali/maf)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *