BPNT Diubah Tunai, Pamekasan Berpotensi Tidak Ikut Instruksi Kemensos

(FOTO: KM/AKI WAFA) DITUNAIKAN: Program BPNT hingga periode Desember dianjurkan secara tunai untuk mempercepat penyaluran bansos.

KABARMADURA.ID | PAMEKASANPerubahan teknis penyaluran bantuan sosial (bansos) belum dilaksanakan Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan. Perubahan dari bentuk sembako ke tunai itu, telah diumumkan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) pada 17 Desember 2021 dan ditujukan kepada pimpinan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kebijakan itu tertuang dalam surat edaran Kemensos RI nomor: 5370/6.1/BS.01/12/2021.

Dalam surat itu, dijelaskan bahwa bansos sembako dan bantuan pangan non tunai (BPNT) diminta untuk disalurkan berbentuk tunai. Tujuannya, untuk mempercepat penyaluran bansos penanganan fakir miskin.

Bacaan Lainnya

Namun, Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan Suyitno mengaku belum menerima surat tersebut.

Dia menjelaskan, kebijakan itu hanya untuk mempercepat penyerapan anggaran bansos. Karena saat ini telah memasuki tutup tahun anggaran. Namun, kebijakan itu belum bisa diterapkan. Sebab, sejumlah agen telah menyuplai stok sembako. Bahkan menurutnya, informasi kebijakan itu belum sampai ke keluarga penerima manfaat (PKM).

“Kondisi sekarang kan mau tutup tahun. Sedangkan batas akhir penyaluran tanggal 25 Desember. Jika lewat dari itu, anggaran dikembalikan ke kas negara,” jelasnya.

Sehingga jika kebijakan tersebut diterapkan, maka PKM yang belum menerima BPNT di periode Juli sampai September bisa mencairkan BPNT secara tunai. Program sembako untuk periode Oktober sampai Desember dan tambahan program dua bulan juga dicairkan secara tunai.  Kemudian BPNT untuk November, pencairannya ditunda ke Desember.

Sebagaimana penjelasan Kepala Dinsos Pamekasan Mochammad Tarsun kepadanya, e-warung telah menyiapkan stok sembako, maka penyaluran bansos tetap berupa sembako sebagaimana kebijakan awal. Namun jika sisa anggaran bansos dalam rapel terlalu besar, maka dianjurkan pencairan tunai. Karena juga berupaya agar segera menyerap sisa anggaran.

“Ini konfirmasi pak kadis dengan kementerian. Jadi untuk memerintahkan ke bawah kami tidak punya wewenang. Karena surat tidak turun ke kami. Sebelum surat itu sampai ke kami, kami tidak mengimbau pencairan tunai,” ucap Suyitno.

Kebijakan itu, menurut anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Wardatus Sarifah justru sebagai bentuk kemunduran. Sebab menurutnya, BPNT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pangan. Jika dicairkan secara tunai, khawatir uangnya tidak dibelikan sembako, melainkan hal lain.

“Padahal dulu kios salah dalam hal komoditi saja langsung disanksi. Menurut saya, ini kebijakan yang mengalami kemunduran,” ujar politisi Partai Nasdem itu.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.