BPPOP SMA di Sumenep Kembali Dipangkas

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) MAJU MUNDUR: Kebijakan besaran dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) berubah lagi.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Kebijakan pemerintah dalam menetapkan besaran dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) naik turun, bahkan dipangkas. Hal itu terbukti, tahun ini bantuan tersebut setiap siswa mendapatkan Rp52 ribu. Sementara tahun sebelumnya Rp70 per siswa.

Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sumenep Syamsul Arifin mengatakan, untuk besaran normalnya, untuk SMA Rp70.000, SLB/PK-PLK Rp150.000, SMK Jurusan Teknik Rp135.000, dan SMK Jurusan non Teknik Rp110.000 per siswa per bulan.

Bacaan Lainnya

“Saat ini turun lagi, khusus di Sumenep turun menjadi Rp52 ribu per siswa per bulan,” katanya, Rabu (20/01/2021)

Dia mengatakan, pengurangan tersebut karena perkembangan Covid-19 yang tidak kunjung reda. Bahkan, saat ini masih ada banyak klaster baru. Hal tersebut jelas bahwa dari dampak Covid-19. “Kesejahteraan lembaga atau siswa dan siswi masih benar-benar,”ujarnya.

Disebutkan, dana BPOPP TisTas atau SPP gratis itu dicairkan langsung oleh Pemprov Jatim ke rekening sekolah. Dengan demikian, dana langsung masuk ke sekolah yang ditransfer Pemprov Jatim.

“Karena ada beberapa pertimbangan dari Pemprov Jatim, menurunkankan lagi,” tandasnya.

Arifin menambahkan, meski sudah ada program BPOPP. Dirinya mempersilahkan untuk menarik uang SPP dari kekurangan tersebut kepada semua sekolah. Dasar tersebut yakni, untuk Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 Pasal 10 ayat A hingga terakhir.

Diketahui, Jumlah sekolah di SMA Sumenep terdapat 151, Sekolah SMAN sebanyak 12, dan SMA swasta ada 71, SMKN ada 3, serta SMK swasta ada 60 sekolah dan PKPLK negeri ada 1, sedangkan PKPLK  swasta ada 3 sekolah.

“Rata-rata 30 sampai 40 persen merupakan siswa tidak mampu. Para siswa tidak mampu tersebut, juga bisa mengambil dari bantuan BPOPP atau bantuan SPP dari Pemprov Jatim,”pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota komisi IV DPRD Sumenep M. Syukri menekankan, dengan adanya dana BPOPP tidak ada penyelewengan. Bantuan yang sudah ditransfer ke rekening harus tepat sasaran, disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada. “Hati-hati dalam menggunakan dana. Jangan sampai ada yang tidak beres,” pungkasnya. (imd/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *