BPRS Sumenep Dapat Suntikan Modal Rp120 M

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) KONTRIBUSI: Adanya penyertaan modal terhadap lima badan usaha milik daerah (BUMD) di Sumenep, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Pemerintah Kabupaten Sumenep bakal mengucurkan suntikan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tercatat untuk tahun ini penguatan modal itu sekitar Rp120 miliar. Sementara dari lima usaha milik pelat merah itu hanya satu BUMD yang mendapatkan suntikan modal tersebut.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Ach Laili Maulidi mengatakan, BUMD milik Pemkab Sumenep terdiri dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PT Wira Usaha Sumekar (WUS), Perusahaan Daerah (PD) Sumekar, dan PT Sumekar Line. Dikatakannya, untuk tahun ini hanya BPRS yang mengajukan penguatan modal.

”Sesuai tim survei dan pengkajian, BPRS memang pantas diberikan penyertaan modal dengan besaran Rp120 miliar” jelasnya, Senin (27/9/2021).

Dijelaskannya, untuk proses pencairan penyertaan modal secara bertahap. Menurutnya, salah satu dasar tidak mencairkan seluruh penyertaan modal lantaran disesuaikan dengan kapasitas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun ini.

“Karena secara aturan sendiri memang diperbolehkan proses pencairan itu dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan skala prioritas,” ucap Laili.

Ditegaskan Laili, pencairan secara bertahap terhitung setelah penyertaan modal sudah disetujui. Sementara untuk tahun ini pengajuan pencairannya tidak langsung Rp120 miliar.

“Pengajuannya Rp50 miliar. Karena perealisasiannya bisa dilakukan secara bertahap dengan masa selama 4 tahun ke depan. Artinya, jika tahun ini sudah mencairkan Rp50 miliar, maka sisanya bisa dicairkan di tahun berikutnya,” jelasnya.

Ditambahkan Laili, semestinya anggaran Rp50 miliar itu sudah cair tahun ini. Namun nampaknya masih dipending karena terkendala persetujuan direktur.

“Belum cair, karena kendalanya Direktur Utama BPRS itu kan meninggal. Maka, kami masih menunggu rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Belum pasti apakah tahun ini atau bagaimana,” tukasnya.

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *