BUMD Bangkalan Tagih Janji Pengelolaan PI 10 Persen

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) PEMAPARAN: Direktur BUMD Bangkalan menjelaskan tahapan pengalihan PI 10 persen kepada Komisi VII DPR RI.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN -Agenda kunjungan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) RI dibuat kesempatan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bangkalan. Pada kesempatan itu mengadukan soal participating interest (PI) 10 persen yang sampai saat ini belum dikelola oleh BUMD pelat merah itu.

Di hadapan semua legislator Senayan, Direktur BUMD Bangkalan Fauzan Jakfar mengeluhkan  janji pengalian PI 10 persen yang tidak kunjung diberikan oleh PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO).

Bacaan Lainnya

Fauzan menyampaikan, sampai saat ini pengalihan mandek di proses yang keenam. Proses tersebut yakni berupa BUMD menyampaikan kesanggupan dan ketertarikan PI 10 persen terhadap kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

“Seharusnya bukan kami yang berjuang tapi pihak KKKS yang menawarkan kepada kami. Sampai sekarang PI tersebut belum dialihkan ke kami, tahapan masih keenam dan belum ada tanggapan dari pihak KKKS,” katanya, Selasa (16/11/2021).

Dikatakannya, agar perjuangan untuk mendapatkan PI segera direalisasikan. Pihaknya meminta dukungan dan bantuan kepada Komisi VII DPR RI untuk bisa mendesak PHE WMO untuk segera mengalihkan PI tersebut.

“Sehingga masyarakat Bangkalan bisa memperoleh hak PI 10 persen itu. Dukungan dari Komisi VII DPR RI ini penting agar PHE WMO bisa mengalihkannya,” pintanya di depan DPR RI Komisi VII di Pendopo Agung Bangkalan, Selasa (16/11/2021).

Menanggapi aduan itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi mengungkapkan, pihaknya berjanji tidak akan menutup telinga mengenai aduan terkait pengelolaan PI. Menurutnya, PI 10 persen yang belum juga dialihkan itu akan dijadikan bahan evaluasi serta direncanakan berupa mediasi antar PHW WMO dan BUMD Bangkalan.

“Karena ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh PHE WMO. Hak-hak yang harus didapatkan daerah akan kami bantu dan harus diperoleh oleh Bangkalan,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menyampaikan, dari pertemuan tersebut agar legislatif pusat bisa membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemkab Bangkalan, khususnya pembangunan. Selain itu, PI 10 persen bisa didapatnya untuk dilakukan pengelolaan secara mandiri.

“Upaya-upaya percepatan pengalihan PI ini akan segera diselesaikan dan segera dilakukan oleh PHE WMO. Mudah-mudahan perjuangan ini segera berakhir dengan baik,” tutupnya.

 

Reporter: Fain Nadofatul M.

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *