BUMD di Pamekasan Disebut Tidak Ada yang Sehat

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) DIANGGAP SAKIT: Salah satu perusahaan daerah yaitu Perumdam Tirta Jaya yang bergerak di bidang penyedia air bersih, dianggap sakit karena belum menyumbang PAD.

KABARMADURA.ID| PAMEKASANBadan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pamekasan mendapat sorotan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan. Menurut salah satu anggota Draksi PPP DPRD Pamekasan Ali Maskur, BUMD di Pamekasan tidak ada yang sehat.

Salah satu yang disebutnya yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Jaya. PErusahaan yang bergerak di bidang penyediaan air bersih itu itu dianggap tidak sehat karena selalu menyedot modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan..

Sementara itu, perusahaan yang sebelumnya bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan tersebut, hingga saat ini tidak mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Karena itu, pihaknya meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengevaluasi pimpinan Perumdam Tirta Jaya. Sebab meski telah banyak menyedot anggaran, pelayanannya kerap mengecewakan pelanggan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pamekasan Taufikurrachman menjelaskan, Pemkab Pamekasan memiliki dua perusahaan; perusahaan daerah (perusda) dan BUMD. Perusda di Pamekasan yaitu Perumdam Tirta Jaya, BUMD yaitu PT. Aneka Usaha Mekkasan Makmur (AUMM).

Keduanya berbeda. Perusda modalnya 100 persen dari Pemkab Pamekasan. Sementara BUMD, minimal 51 persen modal dari pemkab.

AUMM untuk saat ini dibekukan karena selalu merugi. Sementara Perumdam Tirta Jaya, menurutnya telah berjalan sebagaimana mestinya. Pembekuan itu dilakukan agar kerugian tidak semakin besar.

Perumdam Tirta Jaya dinilai wajar jika belum bisa menyumbang PAD. Sebab, Perumdam Tirta Jaya memang bergerak di bidang jasa penyedia air bersih. Untuk menyumbang PAD perlu mencapai target cakupan, sementara saat ini Perumdam Tirta Jaya belum mencapai itu.

Permintaan  dari legislator untuk mengevaluasi pimpinan Perumdam Tirta Jaya, menurutnya juga wajar.

“Bentuk penyertaan modal ke PDAM itu dari APBD semua. Tetapi ada juga dari pemerintah pusat berupa hibah. Tapi hibahnya ke pemda kemudian oleh pemda diberikan dalam bentuk penyertaan modal. Karena tidak boleh pemerintah pusat memberikan penyertaan modal ke perusda,” jelas Taufik.

Atas PT. AUMM, pihaknya masih berencana untuk menyeleksi pimpinan, mulai dari komisaris hingga direktur. Rencana tersebut dalam rangka menghidupkan kembali PT. AUMM. Diharapkan, PT. AUMM dapat kembali bangkit dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat Pamekasan.

“Orang luar yang diseleksi. Harus cari praktisi. Harus cari yang benar-benar yang bisa mengelola perusahaan. Bukan dari ASN,” tambah Taufik.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *