BUMD di Sumenep Harus Bersabar Menunggu Terbentuknya Perda untuk Menerima Realisasi Penyertaan Modal

  • Bagikan
(FOTO: KM/MOH RAZIN) BELUM TEREALISASI: Penyertaan modal untuk badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep masih menunggu terbentuknya peraturan daerah (perda).

KABARMADURA.ID, SUMENEP – Tidak semua pengajuan penyertaan modal, untuk badan usaha milik daerah (BUMD) disetujui atau diproses tahun ini. Sebab, proses mekanisme seleksi sesuai peraturan daerah (perda) harus terbentuk lebih dulu, sebelum penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hal tersebut diungkapkan, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian, Kabupaten Sumenep, Ach. Laili Maulidi, Minggu (13/12/2020).

“Kan memang perdanya sekarang masih belum, seharusnya perda itu disahkan sebelum APBD ditetapkan, apalagi untuk APBD 2020 sudah disahkan tahun kemarin, berarti sekarang tidak bisa mengeluarkan modal, meskipun ada yang sudah mengajukan,” ungkapnya.

Menurutnya, salah satu BUMD yang sudah mengajukan permohonan penguatan modal, tahun lalu, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebesar Rp360 miliar. Pengajuan tersebut dijumlahkan dengan modal awal yang telah digunakan. Saat ini, BMUD itu kembali mengajukan permohonan penguatan modal sebesar Rp50 miliar.

“Kami,  tidak bisa memastikan sampai kapan bisa direalisasikan, tetapi mempunyai batas waktu hingga 4 tahun mendatang,” ujarnya.

Laili menegaskan terdapat lima BUMD yang ada di daerah. Masing-masing, BPRS, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PT. Wira Usaha Sumekar (WuS), Perusahaan Daerah (PD) Sumekar, dan PT. Sumekar Line.

“Jumlah pengajuan belum bisa diproses, jadi masih belum bisa ditetapkan, artinya menunggu perda terlebih dahulu, meskipun selesai perdanya, masih tetap bisa diproses tahun 2021, tapi kalau sampai APBD 2021 ditetapkan terlebih dahulu, maka yang jelas gagal lagi,” imbuhnya.

Lebih lanjut dijelaskan, termasuk proses pencariannya a bertahap. Meskipun sudah disetujui, maka rincian modalnya juga bertahap setiap tahun hingga mencapai jumlah sesuai pengajuannya. “Bisa satu, dua, atau tiga tahun, dan penyertaan modal kami tidak melakukan setiap tahun,” jelasnya. (ara/ito)

Baca juga  5 Perangkat Desa Aengbaja Raja Dipecat Tanpa Kejelasan
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan