oleh

Bunga Giro dari Anggaran Mengendap tidak Jelas Alirannya

KABARMADURA.ID, Sampang – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di Kabupaten Sampang masih banyak ngendap di kas daerah (kasda). Sementara bunga atau jasa giro di Bank Jatim terus bertambah.

Memasuki triwulan keempat, ada anggaran yang tidak terserap senilai Rp142,9 miliar, yakni dari rasionalisasi anggaran sebesar Rp133,3 miliar dan dana refocusing senilai Rp9,4 miliar. Sebab, dari kedua sumber anggaran itu, yang terserap hanya Rp7,4 miliar, rasionalisasi anggaran sebesar Rp3,5 miliar dan dana refocusing sebesar Rp3,9 miliar.

Sementara dana itu tetap menyatu di kasda yang disimpan di Bank Jatim. Sejauh  ini, pihak Bank Jatim masih tertutup soal jasa giro yang dihasilkan setiap bulan. Sementara APBD Sampang 2020 mencapai Rp1,8 triliun.

Pembina Pusat Kajian Transparansi Anggaran Indonesia (Puskatra Indonesia) Syamsudin mengungkapkan, jasa giro kas daerah setiap tahun perlu diawasi. Semestinya dana itu ditambahkan ke kas daerah secara transparan. Namun menurutnya, selama ini pihak perbankan tidak transparan.

“Ratusan miliar kas daerah yang ada di bank pasti ada bunganya. Semisal satu triliun dengan bunga 10 persen, sudah kita bisa kira-kira. Apalagi APBD tahun uni hampir dua triliun,” ucapnya.

Mantan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang itu mengungkapkan, selama ini dana jasa giro tidak pernah tersentuh. Sehingga dana miliaran hasil bunga tidak jelas ke mana. Sehingga perlu adanya transparansi dari bank.

Saat menjadi anggota DPRD, Syamsudin mengungkapkan, dana itu memang dilaporkan dalam keuangan. Namun laporannya tidak jelas. Saat itu, dalam sebulan bisa mencapai Rp5 miliar atau lebih. Namun rincian besaran bunga tiap bulan tidak dijelaskan.

Tidak hanya itu, semestinya pihak perbankan menunjukkan rekening koran. Sehingga diketahui transaksi uang setiap hari. Maka akan diketahui saldo dan bunga setiap bulan.

“Mestinya dengan anggaran besar, bunganya sudah besar. Dan itu mestinya ditambahkan ke kas daerah. Saya khawatir dana bunga itu tidak jelas ke mana mengalirnya. Ini yang perlu dijelaskan oleh pihak bank,” katanya.

Diakui, selama ini, DPRD hanya mendapatkan laporannya saja. Itupun tidak jelas hasil bunga selama setahun jika dijumlahkan dari triwulan pertama sampai triwulan keempat.

“Jika Bank Jatim tidak siap untuk transparansi mestinya harus diganti ke bank lain. Ini sebagai bentuk transparansi. Sebab penyimpanan kas daerah merupakan layak konsumsi publik,” terangnya.

Terpisah, Wakil Pimpinan Bank Jatim Cabang Sampang Iwan membenarkan bahwa hasil jasa giro disesuaikan dengan jumlah saldo. Namun pihaknya menolak menjelaskan presentase jasa giro setiap bulan.

“Maaf mas lebih detailnya ke customer service,” usulnya.

Ditanya soal jasa giro kas daerah kabupaten Sampang, Iwan mendadak tidak bisa menjelaskan. Bahkan enggan berkomentar ketika dikonfirmasi ulang.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang Saryono juga enggan berkomentar. Berusaha dikonfirmasi ke ruang kerjanya tidak berhasil. Terakhir dikonfirmasi melalui nomor ponselnya tidak ada tanggapan. (km54/waw)

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed