Buntut Aduan, SK Penyuluh Agama non ASN di Pamekasan Ditangguhkan

  • Whatsapp
(Km; khoyrul Umam Syarif) Moh. Sahur: Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan

Kabarmadura.id/Pamekasan-Penerbitan Surat Keputusan (SK) penyuluh agama non Aparatur Sipil Negera (ASN) di Kabupaten Pamekasan, ditangguhkan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur (Jatim).

Hal itu merupakan buntut dari aduan Solidaritas Penyuluh Agama Honorer Pamekasan (SPAHP), tentang ditemukannya indikasi praktik jual beli rekrutmen penyuluh agama di lingkungan Kemenag Pamekasan.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Moh. Sahur mengatakan, selain menangguhkan penerbitan SK penyuluh agama non ASN, Kakanwil Kemenag Jatim juga akan melakukan audit terhadap beberapa hasil kebijakan yang dikeluarhkan oleh Kemenag Pamekasan, berkaitan dengan hasil tes rekrutmen penyuluh di wilayah setempat.

“Untuk sementara waktu SK itu masih ditangguhkan di Jawa Timur,” paparnya, Minggu (26/1/2020).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyampaikan, setelah proses koordinasi dan konsultasi dengan Kakanwil Kemenag Jatim beberapa waktu lalu, penangguhan terhadap SK penyuluh itu akan berlaku sampai proses analisa terhadap hasil rekrutmen selesai.

Sahur menjelaskan, pihaknya tidak bisa terlibat langsung terhadap pemeriksaan Kemenag Pamekasan, sebab lembaga tersebut merupakan lembaga indipenden yang berada di bawah Kementerian Agama.

“Karena sifatnya ini internal dan itu investigasj langsung dari Kakanwil, mereka akan datang (ke Pamekasan, red) untuk melakukan audit ke Kemenag, setelah itu baru ke Komisi IV untuk menyampaikan hasil audit,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan Afandi, membantah keras tudingan adanya indikasi jual beli jabatan pada rekrutmen penyuluh agama tahun 2019 lalu. Pihaknya berdalih, sudah melakukan tahapan rekrutmen sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pertama, prosesnya sesuai dengan prosedur dan itu tidak ada yang melakukan hal seperti itu (jual beli jabatan, red), ya enggak tahu jika ada oknum tertentu malakukan hal itu, itu bukan kewenangan saya,” paparnya.

Afandi menuturkan, jika memang ada dari salah satu pihak yang menemukan indikasi jual beli jabatan, pihaknya mepersilahkan untuk membuktikannya, baik secara hukum atau disampaikan ke publik.

“Kalau orang itu terindikasi, pasti tahu informasinya, kalau tahu informasi itu, buktikan saja, kalau sudah menyerahkan bukti, nanti bagaimana penyelesaiannya, ” tandasnya. (rul/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *