oleh

Bupati Bangkalan Ikut Telusuri Dugaan Kapitasi Bocor

Kabarmadura.id/Bangkalan-Dugaan bocornya dana kapitasi yang dikelola sejumlah puskesmas di Bangkalan, mendapat respon dari Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Dia berjanji akan mencari tahu lebih dalam mengenai dugaan tersebut.

Langkah awal yang akan dilakukan adalan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan seluruh puskesmas di Bangkalan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa dugaan kebocoran ini benar adanya atau tidak.

“Nanti kami koordinasikan kepada kepala dinas, kami panggil juga kepala puskesmasnya agar kegelisahan yang terjadi di masyarakat ini tidak terulang kembali,” katanya.

Terlebih, kata pria yang akrab disapa Ra Latif tersebut, agar kebocoran dana kapitasi itu tidak terjadi lagi dan menyebabkan keresahan-keresahan masyarakat.

Ra Latif juga menjelaskan, pemberian dana kapitasi yang diberikan di setiap kecamatan berbeda-beda. Hal ini karena dana kapitasi diberikan berdasarkan jumlah penduduk yang ada di wilayah puskesmas tersebut.

“Jangan sampai kebocoran ini terulang kembali,” pintanya.

Terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Sudiyo menjelaskan, pemberian dana kapitasi tidak bisa dipukul rata. Menurutnya, pemberian dana kapitasi  berdasarkan kepesertaan. Penerima dana kapitasi paling banyak diterima di Puskesmas Kokop.

Pria dengan sapaan akrab Yoyok itu mengungkapkan, penduduk yang berada di Kecamatan Kokop sudah 100 persen tercover dana kapitasi, yakni berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Indonesia Sehat (BPJS KIS).

“Jadi tiap kecamatan itu berbeda-beda penduduknya banyak kepesertaannya sedikit, ada pula yang sebaliknya,” jelasnya.

Menanggapi rencana pemanggilan kepala Puskesmas (Kapus) Kokop beberapa waktu lalu, dirinya berharap tidak ada temuan yang berarti. Yoyok juga meyakini bahwa tidak akan ada kebocoran dana kapitasi dan berharap kasus ini hanya dugaan saja.

“Kami menganut regulasi dan saat ini masih kapasitas pemeriksaan awal. Karena yang kami anut regulasi, artinya regulasi yang kami anut yang mengenai BPJS di Permenkes Nomor 21 Tahun 2016, insya Allah tidak ada masalah,” tandasnya.

Sebelumnya, beberapa waktu yang lalu, kapus Kokop dipanggil oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan. Bahkan kasus ini sempat berkembang hingga pemanggilan ke seleuruh kapus yang ada di Bangkalan beserta bendaharanya.

Kasus ini sendiri ditengarai ada indikasi kebocoran dana kapitasi di mana jumlah penerima dana kapitasi melebihi jumlah penduduk yang ada di wilayah kecamatan atau puskesmas. Namun, hingga saat ini, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan pihak Kejari dan belum ada perkembangan kembali. (ina/waw)

Komentar

News Feed