Bupati Larang Bendahara Dinas Ambil Fee Bank

  • Whatsapp
ANTISIPASI: Khawatir pegawainya terjerat korupsi massal, Bupati Pamekasan Badrutamam larang bendahara dinas mengambil fee dari pemotongan gaji oleh pegawai yang berutang di bank.

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menerbitkan surat edaran (SE) yang melarang bendahara dinas menarik fee aparatur sipil negara (ASN) yang berutang kepada setiap bank. SE tersebut, didasari surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang hal yang sama.

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mengatakan, keputusan itu diambil, supaya ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan terhindar dari praktik yang masuk kategori korupsi. Praktek tersebut, lanjut Baddrut, sudah dilakukan sudah sejak lama.

Adanya surat edaran KPK tentang dilarangnya coleection fee tersebut, karena ada kebiasaaan dari setiap bendahara yang mengambil fee dari setiap pegawainya yang berutang kepada bank. Sebab pada praktiknya, baik di Pamekasan dan seluruh Indonesia, pihak perbankan sengaja memberikan fee, misalnya untuk jasa lelah dan lainnya.

 “Collection fee itu dari pihak bank. Misal di dinas ini ada seribu pegawainya yang utang, lalu bendahara dinas harus memisah PPH, PPn dan lainnya dulu, sehingga bank memberi collection fee. Saya tidak tahu nilainya berapa, tapi praktik sudah lama,” paparnya.

Terkait SE tersebut, sempat terjadi kesalahpahaman dari pihak perbankan, namun sudah terselesaikan setelah pihaknya memanggil para perwakilan bank untuk dijelaskan mengenai hal tersebut.

“Ini teradi salah faham di antara teman-teman (perbankan), saya sudah memanggil beberapa dari mereka untuk diberikan penjelasan mengenai larangan collection fee itu,” jelasnya.

Sebelumnya, para perwakilan bank di Pamekasan melakukan audiensi kepada legislatif, mereka mengeluhkan terbitnya surat edaran bupati itu.

Menurut Ketua DPRD Pamekasan Halili, keberatan itu ditindaklanjuti pihaknya dengan menggelar mediasi. Yang menjadi keberatan dan dipahami oleh pihak perbankan, adanya larangan pemotongan gaji pegawai yang berutang di bank, karena di situ ada praktik pemberian fee.

Setiap perwakilan perbankan itu kemudian meminta untuk difasilitasi untuk berdialog dengan bupati. Tujuannya, agar waktu penerapan edaran itu ditunda terlebih dahulu, atau tidak di Juli 2019, karena belum ada sosialisasi terlebih dahulu, sehingga cukup memberatkan bagi pihak perbankan. (km47/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *