oleh

Bupati Larang OPD Angkat Pegawai non-PNS

Kabarmadura.id/SAMPANG-Menjamurnya tenaga sukarelawan dan honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, membuat Bupati Sampang Slamet Junaidi mengeluarkan kebijakan mendadak. Orang nomor satu di Pemkab Sampang itu melarang setiap organisasi perangkat daerah (OPD) merekrut tenaga honorer mulai tahun 2019.

Tidak tanggung-tanggung, sejumlah sanksi sudah disiapkan bagi OPD yang berani melanggarnya. Terlebih, kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran bupati nomor 814/586/434.303/2019 tertanggal 27 Februari 2019.

Surat edaran tersebut, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Saat dikonfirmasi, Slamet Junaidi dengan tegas mengatakan, larangan pengangkatan tenaga honorer atau pegawai non-PNS sebagai bentuk efisiensi dalam menjalankan birokrasi pemerintahan di lingkungan Kabupaten Sampang. Alasan utama larangan itu adalah untuk menghindari terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Seluruh OPD tidak boleh lagi ada rekrutmen atau mengusulkan tenaga honorer baik tenaga sukwan, magang dan sejenisnya. Selama ini, rekrutmen tenaga honorer hanya atas dasar kekeluargaan,” katanya.

Alasan lainnya, untuk mengoptimalkan kinerja ASN dan honorer daerah (honda) yang berada di masing-masing instansi. Serta untuk menghindari permasalahan baru dengan tenaga honorer.

“Yang ada saat ini harusnya diberikan ruang untuk bekerja maksimal, karena mereka sudah dibiayai oleh negara, jadi sudah seharusnya bekerja dan mengabdi pada negara untuk melayani masyarakat,” tambahnya.

OPD juga diminta melakukan pembinaan dan melaporkan tenaga honorer yang tidak aktif bekerja atau mengundurkan diri.

“Kebijakan yang ada untuk diterapkan dan diikuti, jika masih ada kepala perangkat daerah yang merekrut honorer, dikenakan sanksi, saya sudah menyurati kesemua OPD melalui surat edaran bupati,” tegasnya.

Apabila OPD membutuhkan tenaga pembantu, harus diusulkan ke pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangam SDM (BKPSDM). Hal tersebut tentu melalui seleksi yang kredibel, akuntabel, dan transparan.

“Akan ada seleksi yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, kami tidak main-main soal kepegawaian ini, karena semua akan dirasakan oleh masyarakat,” tukasnya.

Berdasarkan data dari BKPSDM Kabupaten Sampang yang diterima, jumlah total ASN tahun ini mencapai 6.933 orang. Sedangkan, untuk honda ada 152 orang, dan 222 orang CPNS. (awe/waw)

Komentar

News Feed