Bupati Pamekasan: Soal Reaktivasi Jalur Kereta Api, Saya Taati Gubernur

  • Whatsapp
MATI: Bekas rel kereta api di Pamekasan yang kini sudah hampir hilang karena berubah fungsi menjadi pemukiman, pertokoan, kantor dan lainnya.
MENDUKUNG: Bupati Pamekasan Baddrut Tamam saat diwawancari terkait wacana reaktivasi jalur kereta api di Madura, Kamis (8/8/2019).

PAMEKASAN-Wacana reaktivasi jalur kereta api di Pulau Madura, semakin menghangat. Terlebih, setelah munculnya pernyataan dari Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa.

Langkah tersebut mendapat repon positif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.  Sebab, rencana tersebut berasal dari Pemprov Jatim, sehingga yang menjadi arahan, harus diikuti, selama tidak melabrak aturan.

“Saya ini anak buahnya gubernur, gubernur itu merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, jadi semua perintah, selagi tidak melanggar aturan, harus saya ikuti,” tuturnya. ujar Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, Kamis (8/8/2019).

Namun menurut Baddrut, harus disinergikan. Sebab, perintah gubernur dianggap bernilai sama dengan perintah pemerintah pusat. Terlebih, anggaran pendapatan belanja daerah  (APBD) Pamekasan juga dievaluasi oleh gubernur.

“Jadi kalau itu sifatnya perintah, tidak hanya bupati di Madura, tetapi seluruh bupati di Jatim harus taat pada pimpinan, karena ketidaktaatan kepada pimpinan adalah pengkhianatan kepada pimpinan,” jelasnya.

Kini, lahan bekas rel kereta api yang berhenti operasi pada tahun 1983 itu, sudah banyak beralih fungsi. Sudah banyak berdiri bangunan seperti kantor, pemukiman, pertokoan hingga sekolah.

Bahkan, bekas stasiun kereta api di Pamekasan, kini sudah berubah menjadi areal pujasera (pusat jajanan serba ada) yang dibangun Pemkab Pamekasan. Lokasi itu, oleh warga Pamekasan disebut Tapsiun.

Mengenai lahan yang sudah banyak beralih fungsi, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meyakini, pemprov akan melakukan studi kelayakan terlebih dahulu. Sehingga jika sudah tidak cukup layak untuk digunakan kembali, tentu tidak akan menggunakan lahan yang lama.

Namun, Baddrut juga akan menerima apa pun hasil dari studi kelayakan itu, yakni tetap menggunakan lahan yang lama atau pembebasan lahan baru.

“Gubernur akan melakukan visibilities studies (studi kelayakan), maka kita perlu bersama-sama, bagaimanapun hasilnya. Tetapi dalam hal ketaatan, saya harus taat gubernur,” paparnya.

Soal kelanjutannya, ungkap mantan angota DPRD Jatim itu, sampai saat ini belum dibahas secara langsung oleh gubernur. Terutama, terkait langkah konkrit dalam memulai reaktivasi tersebut.

“Kami belum dipanggil oleh gubernur mengenai ini, nunggu dipanggil baru diinformasikan perkembangannya,” pungkasnya. (rul/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *