oleh

Bupati Rapat Koordinasi dengan Ulama, Tetapkan Salat Jumat dan Tarawih Dibolehkan Asal dengan Protokol Kesehatan

Kabarmadura.id/Sumenep-Seiring dengan ditetapkannya Sumenep sebagai Zona Merah Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep langsung bergerak cepat.

Untuk memaksimalkan pencegahan, Bupati Sumenep Abuya Busyro Karim mengadakan rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, dan juga perwakilan pesantren.

Secara lebih spesifik, rapat koordinasi tersebut untuk memusyawarahkan tentang kegiatan keagamaan berupa Salat Jumat, Tarawih, dan Idul Fitri yang berpotensi menjadi pusat penyebaran virus tersebut.

Yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Ketua DPRD Sumenep, Kodim 0827, Kapolres Sumenep, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Agama, MUI Sumenep, Kementerian Agama, FKUB, PCNU Sumenep, PD Muhammadiyah, Ponpes Al-Amin, Ponpes Annnuqayah, Pagar Nusa dan Dewan Masjid.

Bupati Sumenep A Busyro Karim mengatakan, rapat koordinasi tersebut dibutuhkan untuk mengatur kegiatan keagamaan masyarakat agar tidak menjadi sumber penularan Covid-19.

Dalam rapat tersebut disepakati, pelaksanaan salat Jumat, Tarawih, dan Salat Idulfitri tetap diperbolehkan dengan syarat harus menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

“Kami di sini memperbolehkan Salat Jumat, Tarawih dan Salat Idulfitri asalkan masyarakat mengikuti arahan pemerintah,” katanya, Senin (27/4/2020).

Dalam pelaksanaan Salat Jumat, jamaah

harus mengikuti protokol kesehatan seperti cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan tidak berjabat tangan.

“Jika tidak (mengikuti aturan pemerintah), maka akan dikenakan sanksi. Yakni pemanggilan takmir dan tidak diizinkan melakukan Salat Jumat berikutnya,” ujarnya.

Dalam Salat Tarawih dan Ied juga berlaku hal yang sama, yakni harus memperhatikan protokol kesehatan untuk memaksimalkan pencegahan Covid-19.

Dalam rapat tersebut juga disepakati, apabila Pemkab Sumenep pada akhirnya menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka harus mengikuti pemerintah pusat.

“Kami sangat berterimakasih atas hadirnya Ormas Islam hadir di rapat koordinasi ini,” ujarnya.

Keputusan tersebut berlaku sejak ditandatangani oleh semua peserta yang hadir sebagai kesepakatan bersama.

“Kami berharap Hasil rapat nantinya dapat dilaksanakan dengan baik. Sebab, hal tersebut bagian dari ikhtiar kita untuk dijauhi dari Wabah Covid-19,” pungkasnya. (imd/pai)

Komentar

News Feed