Bupati Sampang Gelar Mutasi dan Rotasi ASN untuk Meningkatkan Etos Kinerja Abdi Negara

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ FOR KM/HUMAS PEMKAB) PENYEGARAN ASN: Sebanyak 302 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dilakukan mutasi dan rotasi, sebagai langkah untuk meningkatkan etos kerja para abdi Negara.

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Demi meningkatkan etos kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi melantik ratusan pejabat. Pelantikan tersebut dilakukan pada jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas atau disebut pejabat eselon II, III dan IV.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat, Sekretaris Daerah (Sekda) H. Yuliadi Setiawan, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan Camat se Kabupaten Sampang, ke Pendopo Trunojoyo, Jum’at (08/01/2021).

Bacaan Lainnya

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang, Arif Lukman Hidayat mengatakan, sebanyak 302 pejabat yang dimutasi. Sebab, ada pemberlakuan perombakan terhadap struktur organisasi (SO) pada sejumlah OPD.

Menurutnya, tindakan tersebut berdasarkan peraturan daerah (Perda), Nomor 3, Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sehingga, diwajibkan ada perampingan sejumlah untuk OPD.

Masing-masing perampingan OPD dilaksanakan untuk, Ketahanan Pangan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker).

“Semuanya, ada 302 pejabat yang terdiri dari eselon II, III dan IV yang diambil sumpah, karena ada mutasi dan perampingan,” tuturnya, Minggu (10/01/2021).

Sementara itu, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan, dalam momen mutasi dan promosi terhadap para pejabat, tidak lain sebagai upaya untuk penataan perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Sehingga,  pihaknya berharap terhadap para pejabat yang dilantik, agar bisa mengedepankan tanggung jawab atas amanah baru sebagai abdi negara di ruang lingkup pemerintahan daerah. Selain itu, agar semua pejabat melakukan penyegaran dan perbaikan kinerja.

“Penyegaran itu, supaya semua pejabat melakukan evaluasi kinerja dari beberapa OPD, jika sampai kurang maksimal kinerjanya, kami akan segera singkirkan, sebaliknya jika berprestasi akan diberi reward promosi,” tegasnya. (mal/ito/*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *