Bupati Sampang Tuding Lemotnya Internet Desa akibat PT Atos

  • Whatsapp
(FOTO: KM/JAMALUDDIN) TIDAK MAKSIMAL: Bupati Sampang Slamet Junaidi menyebut bahwa PT Atos bisa dilaporkan ke polisi.

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Bupati Sampang Slamet Junaidi terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya mempercepat pelayanan. Sehingga, pada awal dilantik menjadi bupati Sampang, langsung menginstruksikan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sampang untuk memasang internet desa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, program internet desa tersebut berjalan selama dua tahun. Namun hingga saat ini, program itu tidak beroperasi secara maksimal, bahkan ada yang tidak dapat digunakan sama sekali.

Bacaan Lainnya

Menyikapi adanya laporan tersebut, Slamet menyampaikan, tidak maksimalnya internet desa dikarenakan tidak seriusnya pihak ketiga dalam merealisasikan program tersebut, yakni PT. Atos, sehingga berdampak tidak berfungsinya internet desa.

Bupati yang akrab disapa Haji Idi itu juga menyampaikan, tujuan dari program pengembangan tower telekomunikasi desa itu untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga pada awal kepemimpinannya, langsung direalisasikan.

“Untuk mempercepat pelayanan kami realisasikan program tower desa, yang pihak ketiganya PT. Atos, tetapi tidak maksimal. Makanya, PT. Atos jangan main-main dengan program ini,” tutur kader Partai Nasdem tersebut.

Selain itu, kata Haji Idi, dengan maksimalnya pemasangan tower desa, akan maksimal pula internet desa dan mempercepat semua pelayanan, utamanya pelayanan kepada masyarakat. Sebab, nantinya semuanya diakses melalui internet.

Kemudian, akibat internet desa tidak maksimal dan dicurigai ulah kinerja PT. Atos, mantan DPR RI itu menyebutkan bahwa PT. Atos dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kecuali, dari PT. Atos ada i’tikad baik. Sebab, dikatakannya, hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Untuk tower desa sudah dibangun, namun untuk internet desa tidak maksimal. Sehingga, ia meminta kepada PT. Atos untuk bertanggung jawab.

“Pelayanan yang diberikan oleh pihak ketiga tidak baik, dan ini dapat dilaporkan ke kepolisian,” katanya.

Anggota Komisi I DPRD Sampang, Aulia Rahman juga mendukung keputusan bupati Sampang, sehingga sifat ketegasan itu harus dibuktikan. Sebab, PT. Atos ini sudah meresahkan, bahkan dipanggil namun tidak datang.

Kemudian, anggaran untuk pemasangan tower desa tidak sedikit. Pada tahun 2019 lalu, pagu anggarannya sebesar Rp61 juta setiap desa. Sedangkan jumlah desa di Sampang dari 14 kecamatan ada 180 desa.

“PT. Atos ini memang meresahkan, apalagi kemarin dipanggil tidak datang. Dan aspirasi kepala desa cukup banyak terkait internet desa ini, karena memang tidak maksimal, dan anggarannya besar,” pungkasnya. (mal/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *