oleh

Bupati Sebut Mobil Sigap Konsekuensi Kebijakan

Legislatif Akui Tidak Ada Maksud Pemakzulan

Kabarmadura.id/Pamekasan–Mendapat interpelasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, mengenai pengadaan bantuan mobil sigap kepada desa, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menimpalinya dengan mengatakan bahwa mobil sigap bukanlah tujuan program, melainkan sebuah konsekuensi dari program Pamekasan Call Care (PCC).

Lebih lanjut dia menjelaskan, PCC merupakan program layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Pamekasan. Melalui PCC, semua warga yang sakit bisa meminta layanan kesehatan pada setiap nomor yang ada pada stiker yang ditempelkan di setiap rumah warga.

“PCC itu layanan kesehatan yang cepat, konsultasi kesehatan yang mudah. Di samping itu juga memberikan layanan antar jemput gratis kepada warga yang membutuhkan,” ujarnya, Kamis (9/7/2020).

Kemudian lanjut dia, warga yang meminta layanan kesehatan akan dijemput untuk diantarkan ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, lalu diantar kembali ke rumah secara gratis tanpa dipungut biaya.

Konsekuensi dari program tersebut kata Baddrut, mengharuskan Pemkab Pamekasan menyediakan bantuan mobil untuk melakukan antar jemput warga. Hal itulah yang dimaksud Baddrut bahwa keberadaan mobil sigap merupakan konsekuensi program, bukan tujuan dari program.

Dia menegaskan, pengadaan mobil tersebut dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Pamekasan di bidang kesehatan.

“Konsekuensi dari layanan ini semua desa harus disiapkan kendaraan. Jadi kendaraan itu bukan tujuan, kendaraan itu konsekuensi dari program, itu akan berbeda sekali artinya,” ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Fathor Rohman mengaku, pihaknya sama sekali tidak bermaksud menyusun dan melakukan skenario pemakzulan terhadap bupati.

Pihaknya hanya ingin meminta keterangan bupati mengenai poin-poin interpelasi yang disepakati. Bahkan dia menjelaskan, interpelasi sama sekali tidak berdampak apapun secara hukum kepada bupati.

Menurutnya, bupati dalam hal ini tidak sedang dalam rangka dipidanakan. Interpelasi hanya dimaksudkan agar pihaknya dan seluruh masyarakat tahu secara detail mengenai proses pengadaan mobil sigap.

“Kami sama sekali tidak ada maksud memakzulkan bupati. Kami hanya ingin tahu lebih jelas mengenai poin-poin yang oleh DPR dianggap belum transparan,” tukasnya.

Meski begitu, Fathor tidak memungkiri interpelasi dapat berdampak moral terhadap citra bupati. Pihaknya hanya ingin mengetahui sejumlah hal yang dinilai masih kurang transparan.

Bahkan dia menyebutkan, dalam teknisnya bupati tidak harus menjelaskan sendiri. Dia bisa menjelaskan melalui organisas perangkat daerah (OPD) terkait.

“Ini bukan sidang pidana. Ini biasa, kami bertanya, bupati menjawab. Itu pun bupati bisa mewakilkannya pada dinas terkait,” tutupnya. (ali/pin)

 

Komentar

News Feed