oleh

Bupati Sumenep Diminta Tolak Penambangan Fosfat

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Di hari pertama kerja Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) menggelar audiensi untuk menolak isu penambangan fosfat di Kota Keris itu. Penambangan fosfat dikhawatirkan menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan.

Koordinator Lapangan (Korlap) AMS Abd Basith menyampaikan, ada beberapa tuntutan yang tertuang dalam pakta integritas, yakni meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep satu suara dengan masyarakat untuk menolak upaya revisi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) terkait meliarkan penambangan terutama fosfat.

“Kami mewakili suara masyarakat mengajak bupati selaku pemegang kebijakan agar menandatangani pakta integritas yang berisi penolakan tambang fosfat di Sumenep,” ucap Basith usai audiensi di Kantor Sekretariat Daerah Sumenep.

Dikatakannya, revisi RTRW syarat kepentingan investor, sebab jika pertambangan fosfat dikelola secara ilegal, maka kelestarian lingkungan, dan masa depan kesejahteraan masyarakat menjadi taruhannya.

Sehingga, lanjut dia, tidak adil Pemkab Sumenep jika pro atau begitu saja menyepakati upaya pengrusakan tersebut. Mahasiswa semester 7 di STAIM itu selain melakukan diskusi tentang dampak jangka panjang, juga aktif melakukan investigasi terhadap beberapa dampak dari beberapa penambangan yang telah berjalan, misalnya seperti galian C. Yang salah satu dampaknya seperti banjir di beberapa kawasan di Kota Keris cukup meresahkan beberapa bulan terakhir.

Basith menambahkan, sementara untuk penambangan fosfat tidak ada sisi positifnya untuk kepentingan masyarakat, terutama petani. Karena dalam jangka panjang selain mengancam kesuburan tanah juga akan mengalami kekeringan.

“Sederhana isi poin pakta integritas, kami mahasiswa dan Pemkab Sumenep menolak investasi tambang fosfat, itu saja dan ditandatangani oleh Pak Bupati,” imbuhnya.

Menanggapi aspirasi mahasiswa Bupati Sumenep Ach Fauzi mengapresiasi terhadap upaya penolakan tambang fosfat. Tapi untuk permintaan agar menandatangani keinginan AMS pihaknya masih meminta  mekanisme yang benar.

Politisi PDIP itu melanjutkan, pihaknya selaku nakhoda Sumenep harus banyak pertimbangan, tidak bisa langsung menyatakan penolakan terhadap investasi yang akan masuk ke kabupaten paling timur Pulau Madura itu.

“Teman mahasiswa kami minta kirim surat, apa saja tuntutan dan temuannya, tembuskan ke DPRD, kami akan panggil stakeholder terkait untuk menjelaskan terkait revisi RTRW, dan kami akan sampaikan ke mahasiswa lagi,” tukasnya. (ara/mam)

Komentar

News Feed