oleh

Bupati Sumenep Imbau Petani Peka Program Pemerintah

KABARMADURA.ID, SUMENEP–Merespon kesulitan petani mendapatkan pupuk, Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengimbau agar respon terhadap program yang dicanangkan pemerintah, baik dari pemerintah daerah maupun pusat, misalnya kartu tani.

Padahal,Sumenep, menurut Fauzi, sudah menjadi kabupaten percontohan bagi daerah lain di Indonesia. Sebab distribusi kartu tani sudah hampir merata, meski dia tidak menampik, faktanya di lapangan masih ada yang kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Ya karena masih banyak petani yang tidak tercakup di kelompok tani (poktan), makanya kami sering meminta agar mendaftar sebagai peserta kelompok, apalagi sudah dibantu dengan mudah,” kata ketua DPC PDIP Sumenep itu.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dispertahotbun) sering meraih prestasi di bidang pertanian. Bahkan sudah menambah sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu upayanya.

Fauzi menambahkan, pemerintah masih memberikan keringanan meskipun belum memegang kartu tani, sehingga masih bisa menikmati pupuk bersubsidi. Dengan catatan, petani sudah terdaftar di sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (ERDKK).

“Syarat untuk masuk di ERDKK kan harus tergabung dengan poktan, tapi untuk di Sumenep sampai akhir tahun masih bisa menikmati pupuk bersubsidi dengan catatan sudah terdaftar di ERDKK tadi, meskipun masih belum punya kartu tersebut,” imbuhnya.

Karena petani yang belum mengantongi kartu tani, selain nama yang bisa menerima subsidi, sudah terdaftar di distributor juga dibekali rekomendasi darinya. Sementara jumlah petani yang terdaftar masih sekitar 121.666 jiwa yang terhimpun dari 4.184 poktan.

Maka selain jumlah tersebut, tidak akan mendapatkan program bersubsidi, termasuk berbagai bantuan.

Dalam proses realisiasi bantuan bersubsidi, misalnya seperti pupuk, pihaknya hanya bisa memastikan sampai di distributor yang kini sudah memiliki 159 kios. Setelah itu, pihaknya memasrahkan kepada petugas peyuluh lapangan (PPL) dan gabungan kelompok tani (gapoktan).

“Pengawasan kami memang sampai di sana, selebihnya dari distributor langsung ke petani, makanya tidak boleh dipegangkan ke siapapun kartunya itu, biar tidak ada penyimpangan,” pungkasnya. (ara/waw)

Komentar

News Feed