oleh

Bupati Wajibkan Pegawai Salat Zuhur Jamaah

Kabarmadura.id/SAMPANG-Bupati Sampang Slamet Junaidi merasa perlu memaksa anak buahnya untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Karena itu, dia membuat gerakan Salat Zuhur Berjamaah bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang.

Gerakan itu tertuang dalam surat imbauan bupati bernomor 451/024.1/434.013/2019 yang ditujukan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat se Kabupaten Sampang.

INGIN LEBIH BAIK: Bupati Sampang H Slamet Junaidi terus melakukan berbagai upaya untuk membawa daerah yang dipimpinya ke arah yang lebih baik.

Salah satu poin dari imbauan itu berbunyi, agar ketika azan berkumandang, ASN bisa melakukan ibadah shalat berjamaah di masjid atau di musholla terdekat di lingkungan kerjanya masing-masing.

“Ya itu imbauan buat kita semua, dalam artian agar kita juga tidak lupa beribadah, sehingga aktivitas kedinasan bisa kita hentikan sementara saat mendengan azan berkumandang,” tutu H Idi (sapaan Slamat Junaidi) Selasa (12/3).

Selepas melaksanakan salat berjamaah, sambung H Idi, aktivitas kedinasan bisa dimulai kembali.

“Jadi kami sampaikan kepada teman-teman kepala OPD maupun camat agar melaksanakan imbauan ini. Ini demi perbaikan Sampang kedepan, karena kita sama sama tahu bahwa Sampang ini butuh sentuhan,” urainya.

Menurut H Idi, untuk memulai pembangunan di Sampang yang terkenal menjunjung tinggi keislaman, semua pihak harus memulai dari konsistensi dan ketaatan pribadi. Termasuk dalam hal konsistensi dan ketaatan beribadah.

“Nah, kita mulai dari diri kita dulu, kalau ketaatanya secara pribadi konsisten dalam hal salat, maka saya yakin ketaatan untuk membangun Sampang juga konsisten,” tandasnya.

Disinggung soal adanya beberapa instansi yang tidak memiliki sarana mushalla, H Idi menegaskan, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan imbauan yang dikeluarkanya. Bahkan secara tegas dia meminta agar kepala OPD proaktif dalam menindaklanjuti imbauan yang dikeluarkanya.

“Masak di kantor dinas tidak ada mushalla, di POM bensin saja ada (mushalla) kok. Artinya nanti bisa menggunakan ruangan yang kosong,” tuturnya.

Sejumlah pihak menyebut, imbauan bupati Sampang perihal salat berjamaah bagi seluruh ASN merupakan kebijakan yang cukup baik. Hanya saja imbauan itu dianggap terlalu prematur untuk diberlakukan, mengingat terdapat beberapa instansi yang belum memiliki sarana memadai.

Di samping itu, imbauan tersebut juga tidak disertai dengan sanksi yang mengikat kepada ASN.

“Sanksi bagi ASN yang tidak mematuhi imbauan bupati ini juga tidak jelas dan terkesan abu-abu. Mestinya kebijakan ini juga disertai sanksi, semisal sanksi penarikan kendaraan dinas bagi kepala dinas yang tidak mematuhi atau semacamnya,” tutur pengamat kebijakan publik, M Syafii. (sam/waw) 

Komentar

News Feed