Butuh Penunjang Melaut, DPRD Perjuangkan Bantuan Nelayan Terealisasi

News141 views

KABARMADURA.ID | SUMENEP-Bantuan kesejahteraan nelayan hingga tahun 2023 ditiadakan lantaran terkendala anggaran. Dampaknya, sangat merugikan para nelayan yang hingga saat ini tidak mendapatkan bantuan. Kondisi tersebut akan diperjuangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep.

Muhaimin, salah satu nelayan Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, mengakui bahwa hingga saat ini tidak ada bantuan perahu dari Dinas Perikanan (Diskan) Sumenep. Sehingga, kesulitan dalam hal melakukan penangkapan ikan.

Harapannya, bantuan perahu pada tahun 2023 ini perlu diadakan. Sehingga para nelayan dapat mendukung aktivitas melaut untuk mendapatkan ikan.

“Kami masih belum tersentuh bantuan perahu, termasuk ada sebanyak 15 orang yang membutuhkan,” katanya, Senin (3/4/2023).

Dia menambahkan, bukan hanya perahu tetapi alat tangkap lainnya seperti, mini coolbox serta alat tangkap seperti jaring dan pancing tahun ini tidak ada bantuan.

“Kami mengetahui, biasanya dalam setiap tahun ada semacam pengumuman atau permintaan pengajuan bantuan perahu. Namun, saat ini tidak ada,” tukasnya.

Baca Juga:  Anggota Komisi I DPRD Sumenep Dukung Revisi UU ASN

Sementara itu, staf fungsional Pengolahan Produksi Perikanan Tangkap Diskan Sumenep Agus Indro Wiyono mengakui, bantuan untuk kesejahteraan nelayan tahun 2023 seperti perahu dan alat tangkap lainnya tidak ada karena keterbatasan anggaran.

“Tahun ini hanya fokus pada pembinaan serta pelatihan-pelatihan pada para nelayan,” tandasnya.

Berbeda dengan tahun 2022 lalu, anggarannya mencapai Rp2,3 miliar. Bantuan untuk kesejahteraan nelayan itu termasuk untuk mesin, perahu, pancing, dan peralatan tangkap ikan lainnya.

“Berkaitan dengan tidak adanya anggaran, kami tidak bisa berbuat apa-apa, padahal sudah diajukan namun tidak terkabul,” bebernya.

Sebenarnya, Diskan Sumenep akan memberi bantuan yang lebih banyak pada para nelayan. Tetapi, anggarannya belum ada. Biasanya, dalam setiap tahun didistribusikan di Kecamatan Bluto, Pasongsongan serta kecamatan lain di wilayah pesisir Sumenep.

“Jadi, perlu bersabar, insya Allah tahun 2024 mendatang ada program bantuan itu, atau bisa diajukan pada perubahan anggaran keuangan (PAK) 2023 ini,” tukasnya.

Baca Juga:  Antisipasi Tindak Kejahatan, Anggota DPRD Sumenep Desak Tajamara Dilengkapi CCTV

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari sangat menyayangkan tidak adanya anggaran khusus perahu pada tahun 2023 ini.

Menurutnya, segera mungkin akan melakukan upaya yakni akan dimusyawarahkan di internal Komisi II DPRD Sumenep untuk memperjuangkan kesejahteraan para nelayan. Setelah itu akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyusun pengusulan anggaran pada perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun anggaran (TA) 2023.

“Selain mengusulkan melalui APBD 2023 juga bisa disuulkan pada pemerintah pusat nanntinya,” ucap politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Dia mempersilakan masyarakat untuk mengusulkan apa yang dibutuhkan di sektor perikanan. Nantinya akan memperjuangkan usulan-usulan prioitas, agar bisa direalisasikan untuk kesejahteraan masyarakat Sumenep.

“Kami dorong pemerintah agar senantiasa peduli terhadap para nelayan,” pungkasnya.

Pewarta: Imam Mahdi

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *