Butuh Penyesuaian Perda Tentang Perlindungan Pasar Rakyat di Bangkalan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) LENGANG: Beberapa kendaraan melintas di depan salah satu toko modern di Kabupaten Bangkalan. 

KABARMADURA.ID, BANGKALAN  – Ratusan produk lokal milik pengusaha mikro di Kabupaten Bangkalan, belum dipasarkan di toko modern. Padahal, sesuai peraturan daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016,  Tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pasar Modern, harus ada 10 persen dari produk lokal yang masuk ke toko modern.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangkalan, Eryadi Santoso menyampaikan, produk UMKM yang seharusnya juga mendapatkan peluang di toko modern belum dilakukan pengecekan. Sehingga, tidak ada penindakan mengenai pelanggaran pada perda tersebut. 

”Secara teknis, kerjasama saya tidak tahu, tapi kami sudah sosialisasikan agar sesuai dengan perda yang ada,” ujarnya, Minggu (17/01/2021). 

Menurut lelaki yang akrab disapa Erik tersebut, pemberlakuan aturan mengenai perda tersebut memang belum sepenuhnya sesuai. Selain penempatan produk UMKM, peraturan yang kontroversial antara pasar rakyat dan pasar modern kemungkinan memang akan ada beberapa perubahan. 

”Perda yang sudah ada belum sepenuhnya sesuai dengan penerapannya, sehingga butuh penyesuaian kembali,” paparnya.

Sementara itu, Kabid Industri Non Agro, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bangkalan, Qori Yuniastuti menuturkan, diaturnya produk UMKM agar masuk pasar modern dirasa kurang tepat. Sebab, produk lokal yang masuk toko modern diatur secara sepihak oleh toko modern. Sehingga, pengusaha lokal hanya mendapat untung sedikit. 

”Kalau masuk ke toko modern, harga dan keuntungan mereka yang atur, pengusaha kita tidak akan mendapatkan untung yang cukup,” paparnya.

Menurut Qori, kemandirian pengusaha juga diperlukan. Sehingga, jika bisa dan mampu membuka outlet mandiri. Maka, itu yang seharusnya didukung oleh pemerintah daerah. Sebab, proses monopoli produk dan persentase semacam itu, seharunya bisa lebih diperhatikan. 

Sebab, masih kurang tepat jika dikatakan seimbang dan mendukung produk lokal khas daerah. ”Saya kira jika acuannya adalah perda, mungkin perda tersebut bisa dibicarakan bersama dengan dinas pelaksana terkait, sehingga menjadi lebih tepat sasarannya,” pungkasnya. (km59/ito)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *