KABARMADURA.ID | SUMENEP-Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 mendatang diprediksi butuh anggaran Rp100 miliar. Hingga saat ini, yang terkumpul masih senilai Rp75 miliar.
Dana tersebut disediakan melalui pencadangan sejak tahun 2021 lalu. Setiap tahun, disisihkan senilai Rp25 miliar. Untuk menjadi Rp100 miliar, nantinya akan ditambah pada tahun 2024 senilai Rp25 miliar.
Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sumenep Ferdiansyah mengatakan, jika tidak mencukupi, maka akan dilakukan pembahasan lagi.
“Kekurangannya nanti akan dibahas serta dilakukan rasionalisasi. Intinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sudah ada Rp100 miliar untuk pilkada serentak,” katanya, Kamis (3/8/2023).
Jika tidak mencukupi sesuai skenario yang dipersiapkan, akan menunggu dana dari Pemerintah (Provinsi) Pemprov Jawa Timur atau dapat dibahas pada perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Sumenel 2023 nantinya.
“Intinya, jika tidak mencukupi akan dilakukan pembahasan lagi dengan dilakukan rasionalisasi,” paparnya.
Sedangkan Kepala bidang (Kabid) Pembinaan Politik dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sumenep Moh. Bahauddin mengatakan, pada tahun 2022 lalu, kebutuhan anggaran pilkada yang diusulkan senilai Rp135 miliar. Angka itu berdasarkan pengajuan dari Bawaslu Sumenep senilai Rp42 miliar, KPU Sumenep senilai Rp90 miliar, dan untuk pengamanan senilai Rp12 miliar.
Setelah dibahas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, anggaran itu berkurang yakni Rp110 miliar. Rinciannya kebutuhan KPU ditetapkan senilai Rp72 miliar, Bawaslu Rp26 miliar, dan untuk pengamanan senilai Rp4 miliar, Rp2 miliar dialokasikan untuk TNI dan Rp2 miliar untuk Polres Sumenep.
“Jadi untuk anggaran pilkada serentak yang bersumber dari APBD Pemkab Sumenep senilai Rp110 miliar,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Sumenep Abdul Hamid Ali Munir mengakui bahwa berdasarkan hasil rapat bersama tim anggaran (timgar) Pemkab Sumenep, dana pilkada saat ini dipatok Rp110 miliar. Mengenai kekurangan anggaran, masih akan dirapatkan lagi, karena itu merupakan rencana awal.
“Bisa juga kekurangan anggaran dapat dibahas dalam PAK,” ucapnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, bisa jadi anggaran senilai Rp110 dari APBD bisa berkurang. Alasannya,karena ada penambahan dari Pemprov Jatim, sebab, pelaksanaanya bersamaan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur.
“Jadi kekurangan anggaran dana pilkada nanti masih bisa disiasati,” tegas dia.
Pewarta: Imam Mahdi
Redaktur: Wawan A. Husna
