oleh

Butuh Tambahan Rp18 Miliar, Lanjutan Pembangunan Gedung Baru DPRD Bangkalan

KABARMADURA.ID, Bangkalan – Pembangunan lanjutan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan sudah mencapai 80 persen. Meski sudah dianggarkan puluhan miliar namun pembangunan tersebut masih membutuhkan tambahan anggaran. Bahkan diprediksikan tahun 2021 lanjutan gedung akan dianggarkan Rp18 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bangkalan Ishak Sudibyo mengatakan, jika kelanjutan pembangunan gedung DPRD akan dianggarkan kembali. Dikatakannya tahun 2021 pihaknya akan mengusulkan anggaran sebesar Rp18 miliar.

“Sudah hampir selesai untuk pembangunan yang tahun ini,” katanya.

Pria yang biasa disapa Yoyok itu menambahkan,  anggaran  tambahan itu akan digunakan untuk penyempurnaan lantai tiga yang akan menjadi ruang paripurna, ruang pimpinan dan rencananya untuk pengadaan sarana dan prasarana (sarpras). Terkait beberapa item sarpras yang sebelumnya dibobol maling,  ia menegaskan jika pihak ketiga sudah mengganti itu.

“Pelaksana yang bertanggungjawab,” jawabnya.

Dia mengungkapkan, gedung baru tersebut masih belum bisa ditempati pada tahun 2021 nanti. Sebab, masih ada beberapa tahapan lanjutan pembangunan. Pada tahun ini pihaknya hanya mampu membangun beberapa item saja akibat terkendala anggaran yang sebelumnya di refocusing.

“Saat ini pengerjaan pagar, musala dan tower atau were house juga paving,” jelasnya.

Dia meyakini bahwa tanggal 16 Desember nantinya pengerjaan fisik tersebut akan selesai. Sejauh ini, dia mengungkapkan, tidak ada penambahan tukang lagi. Karena pekerjaan fisik sudah sampai finishing atau tinggal pengecatan saja.

“2 minggu lalu sudah 65 persen dan sekarang 80 persen. Insyaallah 16 Desember sudah selesai. Kalau belum selesai tentu ada denda,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Bangkalan Musawwir menyampaikan, pihaknya akan melakukan pemantauan langsung untuk melihat  kesesuaian pembangunan itu dengan rancangan anggaran belanja (RAB). Sebelum memasuki akhir pengerjaan pihaknya berencana akan kembali memanggil pihak ketiga dan Dinas PUPR.

“Kami akan pantau lagi bagaimana kualitasnya, yang pasti jangan sampai melebihi deadline kontrak kegiatannya,” tandasnya. (ina/mam)

2019 …..

 

Komentar

News Feed