oleh

Cabut Hak Politik Warga Syiah Diklaim Tidak Melanggar

Kabarmadura.id/SAMPANG-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang memastikan, 224 warga penganut Syiah asal Kabupaten Sampang yang mengungsi di Rusunawa Jemundo, Sidorjo, tidak lagi menerima lima surat suara utuh dalam menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2019, seperti pemilih pada umumnya.

Koordinator Divisi Data dan informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang Addy Imansyah menegaskan, hal tersebut tidak berarti KPU telah menghilangkan hak konstitusi atau hak pilih warga penganut Syiah asal Sampang. Pasalnya, mereka sudah pindah pilih ke wilayah Sidoarjo.

Sehingga tetap mempunyai hak konstitusional untuk memilih, namun dibatasi (tidak mutlak).

“Meski kepindahannya tidak diinginkan, hak pilihnya dibatasi pada surat suara Pilpres dan DPD RI. Pembatasan itu juga diperkenankan dalam UUD 1945 sesuai perundang-undangan dan norma masyarakat,” katanya.

Menurutnya, Undang-Undnag Dasar (UUD) 1945 tidak bisa ditafsirkan secara parsial, tapi harus secara sistematis. Artinya, KPU Kabupaten Sampang tidak bisa memberikan surat suara full lima kepada warga Syiah.

“Jadi bukan kami yang membatasinya, namun ada aturan yang juga menjadi pedoman kami, jadi kalau dikatakan kami melanggar konstitusi itu tidak benar,” tegasnya.

Dengan begitu, pada pemilu yang akan digelar 17 April mendatang, tidak lagi ada tempat pemungutan suara (TPS) khusus, melainkan hanya ada mekanisme pindah pilih (DPTb) yang daerah kepindahannya berada di luar dapil XI dan XIV.

“Sehingga untuk memastikan warga kami tetap punya hak pilih, kami berkoordinasikan dengan KPU Sidoarjo,” tegasnya.

Untuk diketahui, ratusan warga penganut Syiah asal Sampang yang masuk dalam dalam daftar pemilih tersebut terbagi dalam dua bagian, yaitu sebanyak 102 pemilih asal Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan 122 pemilih Asal Desa Blu’uran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang. (awe/waw)

Komentar

News Feed