Cabut Moratorium, Pemkab Sumenep Diminta Batasi Jam Operasional Toko Modern

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) BERBENAH: Pencabutan moratorium izin toko modern membuat legislatif meminta harus ada pembatasan waktu mengenai jam operasional.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Berdasarkan keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, moratorium toko modern saat ini sudah dicabut. Dengan demikian, pengusaha toko modern tidak lagi kesulitan saat mengurus izin. Namun pencabutan itu membuat legislatif meminta agar pemkab segera membentuk regulasi baru tentang batasan jam operasional.

Anggota komisi II DPRD Sumenep Juhari mengatakan, meski pemerintah sudah memberikan izin pada pengusaha toko modern setidaknya harusdiimbangi dengan kebijakan baru, harus membatasi jam operasional maksimal jam 21.00 WIB harus tutup. “Jika tidak demikian, maka para pengusaha lokal atau tradisional sangat dirugikan,” katanya, Senin (11/01/2020).

Bacaan Lainnya

Dia mengatakan, hal tersebut jelas merugikan pada toko tradisional. Sebab, masyarakat khususnya kota lebih memilih belanja di toko modern.

“Jika tidak dibatasi, maka akan menghambat perekonomian pengusaha pengusaha lokal,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumenep Kukuh Agus Susyanto mengatakan, moratorium toko modern sudah dicabut. Bahkan para pengusaha toko medern sudah dapat mengurus izinnya.

“Jika izin lengkap maka boleh berdiri sesuai persyaratan yang ada,” ucapnya.

Dikatakan, pencabutan moratorium toko modern merupakan kebijakan pimpinan. Saat ini, sudah dicabut. Kebijakan itu berdasarkan pertimbangan yang ada. Agar semua toko berjalan semua.

“agar sama-sama jalan sesuai dengan aturan,” tukasnya.

Dijelaskannya, jika saat ini ada sekitar 25 toko modern yang mengurus izin. Jika administrasi lengkap, maka dipastikan toko modern tersebut bisa beroperasional.

“Saat ini pemerintah sudah memutuskan pencabutan moratorium,” ulasnya.

Diketahui, untuk membangun toko modern harus sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), menyediakan areal parkir paling rendah seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2.

Kukuh menjelaskan, pengurusan perizinan sangat mudah dan cepat. Pengusaha bisa langsung mengajukan izin ke pemerintah pusat melalui online single submission (OSS). Meski demikian, pemerintah tetap berperan dalam pengeluaran izin secara lengkap. Sebab, ada dokumen yang tidak bisa dikeluarkan melalui OSS. Yakni, penandatanganan komitmen antara pemkab dengan pengusaha. Proses penandatanganan itu cukup panjang.Pemkab harus turun lapang untuk memastikan lokasi usaha.

“Hal dimaksud harus mengeluarkan surat izin lingkungan. Kemudian, setelah izin lingkungan selesai, harus mengurus surat izin mendirikan bangunan dan gedung (SIMBG),” pungkasnya. (imd/mam)

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *