Caleg Dapil 4 dan KPPS Desa Karangnangka Dilaporkan

News, Pemilu, Politik104 views

KABAR MADURA | Berbagai persoalan pasca pemilihan umum (pemilu) 2024 bermunculan. Kali ini, Marlaf Sucipto melaporkan calon legislatif (caleg) dan sejumlah petugas tempat pemungutan suara (TPS) di Desa Karangnangka, Kecamatan Rubaru.

Marlaf mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumenep pada Rabu (21/2023) guna menyampaikan laporan. Kemudian memperoleh nomor: 002/LP/Kab/16.35/ll/2024.

Banner Iklan Stop Rokok Ilegal

Advokat asal Kecamatan Lenteng itu melaporkan, terlapor satu adalah Caleg DPRD Sumenep dari Partai Nasdem nomor urut 1 dari daerah pemilihan (dapil) 4. Selain caleg, dilaporkan juga ketua dan anggota di TPS 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 desa setempat.

“Untuk terlapor satu, bahwa, pada 20 Februari 2024, sekira jam 12:00 WIB, kami mengetahui adanya dugaan perbuatan terlapor berupa adanya surat mandat saksi yang diduga palsu, yang kop suratnya berlogo Partai Nasdem, berstempel Pemerintah Desa Karangnangka, Kecamatan Rubaru dan yang menandatangani adalah terduga terlapor satu sendiri,” paparnya

Baca Juga:  KPU Sumenep Terima Laporan Warga Dicatut Jadi Bacaleg Parpol

Dia melanjutkan, dugaan perbuatan caleg nomor urut 1 tersebut dinilai merugikan caleg lainnya, yakni kliennya hingga dirinya melaporkan ke Bawaslu Sumenep.

“Sebab, perbuatan terlapor satu, dari sisi lokasi, berada di daerah pemilihan yang sama,” imbuhnya.

Sementara yang kedua, pada 21 Februari 2024, sekira jam 15:00 WIB, pelapor mengetahui adanya dugaan perbuatan terlaapor dua, khususnya di TPS 11, Desa Karang Nangka, adanya daftar hadir pemilih tetap, pemilu 2024, yang isinya diduga palsu, khusus dalam hal tanda tangan hadir tidaknya para pemilik hak suara.

Dijalankan, tanda tangan yang disinyalir palsu tersebut, diduga kuat dilakukan oleh terlapor dua. Bahwa, mereka yang hadir dan yang tidak hadir, akibat dari adanya
tanda tangan yang diduga palsu tersebut, menjadi tidak akurat.

Baca Juga:  BPRS BAS Sampang Pernah Tidak Setor PAD

Baik ketidakhadirannya karena faktor seperti merantau, maupun faktor meninggal dunia. Marlaf menilai, praktik dugaan tanda tangan yang diduga palsu, bahwa hadir
dan tidakbya para pemilik hak suara, juga disinyalir terjadi di TPS 6, 7, 8, 9, 10, dan 12 Desa Karang Nangka.

“Pemohon memohon kepada Bawaslu, agar membuka dokumen daftar hadir pemilih tetap, pemilu 2024 untuk TPS 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 di desa tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumenep Achmad Zubaidi mengaku setiap ada laporan pasti diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pasti kami terima dan kaji terlebih dahulu, apakah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan,” kayanya.

Pewarta: Moh.Razin
Redaktur: Fathor Rahman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *