oleh

Calon Bayangan Rawan Memicu Konflik, DPRD Bangkalan Diminta Turun Tangan

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Puluhan warga Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan. Kedatangan warga meminta agar wakil rakyat lebih proaktif turun ke bawah, khususnya dalam meberikan pemahaman terhadap peraturan tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades). Warga tidak ingin dalam kontestasi pilkades direcohkan oleh  calon bayangan atau kacangan.

Perwakilan warga Kasim menyampaikan, dalam ajang kontestasi Pilkades 2021 memprediksikan bakal banyak oknum yang sengaja akan mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa. Ia mencontohkan di desanya, jika sudah banyak bakal calon kepala desa yang bermunculan di desa Gili Anyar.

“Calon yang muncul 5 orang di Desa Gili Anyar, itu calon kacang-kacang, hanya mengandalkan ijazah S1 saja,” ungkapnya.

Disampaikan oleh Kasim, calon yang muncul saat ini mayoritas dari keluarga dari kepala desa petahana. Oleh karena itu, dirinya tak ingin pencalonan tidak menjadi ajang guyonan untuk maju di pilkades, sehingga memicu konflik.

“Calon yang muncul saat ini dari  incumbent, adik incumbent, famili incumbent, anggota BPD dan sekdes,” jelasnya.

Bahkan, ada salah satu calon muncul di Gili Anyar yang melanggar peraturan bupati. Misalnya, anggota BPD inisial Y, awalnya ikut dan menyaksikan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD). Namun, seiring berjalan waktu muncul isu ingin mencalonkan sendiri.

“Ini jelas dalam perbup dilarang, karenanya kami minta diluruskan oleh anggota dewan,” ucapnya.

Wakil ketua Komisi A DPRD Bangkalan Ha’i menuturkan, pendaftaran pilkades masih belum ditutup, sehingga calon yang muncul 5 orang tersebut masih belum pasti. Namun, pihaknya menegaskan, dalam pesta demokrasi tingkat desa ini, akan mengacu pada peraturan yang berlaku.

“Kami akan menunggu berapa yang sebenarnya mendaftar, tapi jika calon lebih dari 5 menurut perbup harus diseleksi,” paparnya

Disinggung soal salah satu calon dari anggota BPD yang melanggar perbup, pihaknya menyampaikan, pada dugaan tersebut harus menunggu akhir pendaftaran pilkades. Jika benar mendaftar, pihaknya akan memanggil oknum terkait untuk melakukan klarifikasi.

“Tunggu penutupan pendaftaran cakades karena masih belum pasti,” pungkasnya. (km59/mam)

Komentar

News Feed