oleh

Calon Mahasiswa Baru Terbebani Tingginya Tarif Rapid Test

Kabarmadura.id/SAMPANG-Kewajiban menyertakanhasil rapid tesbagi calon mahasiswa baru (camaba) saat tes masuk perguruan tinggi, justru banyak dikeluhkan. Sebab, tarif yang dikenakan dalam rapid test dinilai sangat mahal. Ditambah lagi, hnya bisa dilakukan di klinik swasta. Sebab, untuk puskesmas serta rumah sakit umum daerah (RSUD), rapid testnya digunakan untuk screening saja.

Berdasakan keterangan Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Agus Mulyadi, Pihaknya memang mewajibkan camaba asal Sampang yang hendak kuliah untuk melakukan rapid test. Rapid test di Sampang bisa dilayani di beberapa klinik swasra, antara lain Klinik Qonaah, Nindita, Sukmajaya. Tarifnya bervariasi, mulai Rp450 ribu sampai Rp750 ribuper tes.

“Pelayanan rapid test itu dilakukan oleh klinik swasta. Sebabrapid testdi puskesmas serta RSUD, hanya digunakan untuk kepentingan screening,” ungkapnya, Senin (6/7/2020).

Imam Bustomi salah satu mahasiswa asal Sampang yang kuliah di UIN Kalijaga Surabaya mengatakan, mahalnya biaya rapid test justru memberatkan calon mahasiswa. Bahkan berdampak pada banyaknya mahasiswa yang enggan untuk kuliah.Sebab, tidak semua camaba berlatarbelakang orang dengan penghasilan tinggi. Terlebih ada sebagian mahasiswa yang dilakukan pendampingan, untuk biaya kampus harus cari senidiri.

Mahasiswa yang akrab disapa Tomi itu menyampaikan, seharusnya Pemkab Sampang menfasilitasi calon-calon mahasiswanya, dalam hal ini kepentingan rapid tes.

“Seharusnya pemerintah daerah itu menfasilitasi, dengan catatn harus digratiskan seperti di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa timur,” imbuhnya.

Ketua Umum Forum Mahasiswa Sampang (Formasa)Arifin juga sependapat bahwa seharusnya pemerintah menfasilitasi semua camaba untuk dirapid test dengan gratis.Bila perlu, membuka posko rapid test untuk camaba.

“SDM di Sampang ini terbilang rendah. Jadi sangat penting semua siswa di Sampang melanjutkan pendidikannya ke yang lebih tinggi. Tapi sayangnya untuk melakukan rapid test sangat mahal, ini sudah tidak wajar. Bahkan kalau bisa pemerintah harus membuka posko rapid test untuk camaba, paling tidak ditangani oleh organisasi kepemudaan yang didalamnya isi mahasiswa dari berbagai kampus,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV DPRD Sampang, Moh. Iqbal Fathoni mengatakan, pemerintah harus peduli terhadap calon mahasiswa, sebab banyak keluhan masyarakat akan mahalnya untuk melakukan rapid test.

Terlebih, surat edaran(SE) dariLembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi(LTMPT) yang berisi kewajiban bagi camaba untuk menyertakan hasil rapid tes saat mengikuti tes di perguruan tinggi.

“Saya harap pemerintah atau institusi yang mempunya alat rapid tes ini digratiskan, terlebih untuk orang yang cari kerja dan adik-adik yang ingin melanjutkan pendidkannya,” singaktnya.(mal/waw)

Komentar

News Feed