Calonnya Tidak Diloloskan, Massa Ancam Ganggu Kondusivitas Pilkades

  • Whatsapp
UNJUK RASA: Ribuan masa mendesak untuk masuk gedung DPRD Sumenep lantaran bakal calon kadesnya digugurkan panitia pilkades.

Kabarmadura.id/SUMENEP-Ribuan massa dari Desa Juruan Laok, Kecamatan Batu Putih, Sumenep, kembali luruk kantor DPRD Sumenep, (8/10/2019). Mereka memprotes bakal calon kepala desa (bacakades) yang didukungnya, tidak diloloskan oleh panitia pemilihan. Bahkan mengancam kondusivitas perjalanan proses pemilihan pilkades serentak 2019 di Sumenep.

Bacakades bernama Noer Mahenny yang tidak diloloskan itu, disebut karena skornya tidak sampai. Bahkan, di bidang pengalaman pemerintahan, mendapatkan skor 0. Padahal, menurut perempuan cantik tersebut, pernah bekerja sebagai tenaga honorer di Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

Sebelum meluruk kantor DPRD, massa sempat melakukan orasi di depan kantor bupati Sumenep, namun hanya berlangsung singkat. Saat di depan kantor DPRD, orasi juga tidak berlangsung lama, karena mereka segera mendesak agar segera difasilitasi untuk melakukan audiensi.

Keinginan itu akhirnya dipenuhi. Sebagian perwakilan massa diajak berembuk di salah satu ruangan kantor DPRD Sumenep.

Dalam forum tersebut, disaksikan para pimpinan DPRD Sumenep, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep. Perwakilan massa kemudian menyampaikan tuntutannya, meminta panitia pilkades lebih objektif dan sesui regulasi.

“Salah satu cakades yang jelas-jelas rangkap jabatan, yaitu menjadi guru honorer dan aparat desa, lalu nyalon dan dinyatakan lulus tes,” kata, salah satu perwakilan massa itu, Selasa (8/10).

Sekitar satu jam forum audiensi ditanyatakan usai, Noer Mahenny mengaku belum menemukan penjelasan yang memuaskan. Dia masih berencana untuk menempuh jalur hukum ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).

“Saya kira, mereka selaku wakil rakyat mempunyai kewenangan terkait persoalan ini, jadi saya tidak mempunyai yang pas untuk disampaikan ke masyarakat yang dukung saya,” paparnya.

Saat proses audiensi, pimpinan DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir juga menyarankan agar bacakades tersebut menempuh jalur hukum.

“Kami bukan pengadilan, maka tuntutan tersebut jika terdapat kasus langsung laporkan ke PTUN pihak-pihak yang terlibat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Juruan Laok, Hartono menyatakan, mekanisme hingga keputusannya sudah sesuai regulasi, termasuk skoring terkait pengalaman kerja. Menurutnya, status surat pengalaman yang diajukan oleh cakades itu, tidak masuk kriteria penyumbang skor, karena memang bukan pekerja secara permanen di pemerintah.

“Tetapi untuk honorer itu bukan ranah kami, tapi jangankan honorer, PNS juga boleh nyalon, asalkan ada surat izin dari atasan,” katanya.

Jika massa itu juga mengancam akan mengganggu kondusivitas pilkades, pihaknya tidak ingin menanggapi, karena bukan kewenannganya dan ada tim tersendiri yang bertugas untuk keamanan. (ara/waw)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *