Camat Rangkap PJ Kades di Sampang Terindikasi Kepentingan

(FOTO: KM/Ist) MERANGKAP: Camat Karang Penang Mohammad Sahrir menerima surat keputusan (SK) Pelaksana  sementara (Pj) Kepala Desa Poreh Kecamatan Karang Penang Sampang.

KABARMADURA.ID | SAMPANG, KARANG PENANG: Penentuan Penjabat sementara Kepala Desa (Pj Kades) Poreh Kecamatan Karang Penang Sampang cukup menuai kritik. Sebab di daerah tersebut, seorang camat merangkap sebagai Pj kades. Bahkan sudah menerima surat keputusan (SK) sejak dua hari lalu. Kondisi itu cukup mengganggu efektivitas kinerja.

Terutama bidang pelayanan di kecamatan maupun desa. Sehingga keputusan tersebut terindikasi adanya kepentingan oknum tertentu. “Kami sangat menyayangkan camat merangkap Pj kades, karena akan saling mengganggu tugas pelayanan. Cukup rentan keaktifan di desa maupun di kecamatan tidak akan optimal,” ujar salah satu pemuda di Kecamatan Karang Penang Romaji, Rabu (22/12/2021).

Menurutnya, butuh dasar kuat pengangkatan camat sebagai Pj kades. Semestinya,  ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) lain yang ditunjuk. Sehingga tidak mengganggu aktifitas kinerja sebagai camat. Termasuk sebaliknya mengganggu kinerja Pj kades. Apalagi, penentuan rangkap jabatan menimbulkan banyak persepsi. Salah satunya, adanya unsur nepotisme.

Bacaan Lainnya

“Karena Camat Karang Penang merupakan kerabat pejabat tinggi di Sampang. Jabatan camat dan pj kades ini bukan main-main. Semuanya punya kewenangan dan kewajiban. Semestinya cari ASN lain yang bisa lebih fokus,” tuturnya.

Pihaknya memaparkan, adanya isu tentang Pj kades yang diemban camat merupakan penunjukan langsung dari masyarakat. Hal itu perlu dikroscek kebenarannya. Bila perlu, adanya jaminan desa lebih maju ketika dipimpin seorang camat. “Apakah memang penunjukan dari masyarakat atau hanya alasan saja,” paparnya.

Sementara itu Camat Karang Penang, Mohammad Sahrir saat dikonfirmasi membenarkan, jika rangkap sebagai Pj kades merupakan penunjukan dari masyarakat. Sehingga harus menjalani dua tugas secara bersamaan. Bahkan sudah ada koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

“Harus mundar-mandir mas. Setengah hari di kecamatan, setengah hari di desa. Jaraknya tujuh kilometer antara kecamatan ke desa,” responnya.

Terisah, Kepala DPMD Sampang Chalilurrahman, enggan menjelaskan penentuan Pj kades rangkap jabatan. Dia menolak dan memilih bungkam memberikan keterangan saat dikonfirmasi melalui nomor ponselnya.

Reporter: Fathor Rahman

Redaktur: Totok Iswanto

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.