Capaian PAD Persampahan Masih 50 Persen

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) SULIT: Target Pencapaian PAD di DLH Bangkalan masih rendah, saat ini masih tercatat  Rp72 juta dari target Rp144 juta.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN -Target pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan masih rendah. Tercatat dari target Rp144 juta dari retribusi persampahan, saat ini ini dinas terkait masih mampu menyetor Rp72 juta.

Kepala DLH Bangkalan Anang Yulianto menyampaikan, tahun ini capaian dari retribusi persampahan masih mencapai 50 persen. Diakuinnya, tempat pengelolaan sampah reuse reduce recycle (TPS3R) yang menjadi sumber retribusi masih baru beroperasi. Sementara pelanggan yang ditangani juga belum banyak.

Bacaan Lainnya

“Kalau dulu, kita kan memaksimalkan di pengangkutan sampah ke TPA (tempat pembuangan akhir),” katanya.

Dijelaskannya, untuk tahun 2021 sumber PAD juga sama, hanya saja lebih difokuskan pada penanganan sampah melalui TPS3R. Setiap bulan  setiap kepala keluarga diminta membayar Rp2000. Sedangkan jumlah pelanggannya juga belum banyak.

“Sementara di 5 TPS3R ini, pelanggan kita baru sekitar 2450 pelanggan,” ulasnya.

Anang menjelaskan, jumlah pelanggan di setiap TPS3R berbeda jumlahnya. Seperti di Mlajah, pelanggannya mencapai 900 pelanggan, kemudian di Besel atau Kelurahan Tunjung baru sekitar 150 pelanggan. Sedangkan Kraton 600 pelanggan. Lalu Pejagan dan Pangeranan sama-sama 400 pelanggan.

“Dari total pelanggan ini saja meskipun tertib membayar, masih jauh dari target yang sudah ditetapkan. Semoga nanti target yang sekarang baru 50 persen bisa tercapai di akhir tahun,” harapnya.

Salah satu pekerja TPS3R Sahrillah Azhari menyampaikan, masih banyak pelanggan yang sulit untuk membayar tagihan tersebut. Sebab, sebagian dari pelanggan berfikir layanan sampah ditanggung pemerintah daerah.

“Padahal kami memang sudah sosialisasikan,” sebutnya.

Pekerja di TPS3R Mlajah tersebut juga mengharapkan warga agar mau membayar retribusi tersebut. Sebab, biasanya untuk layanannya setiap KK diminta Rp10 hingga Rp20 ribu untuk setiap bulan. Untuk Rp2 ribu disetorkan kepada pemerintah daerah sebagai PAD, sisanya untuk pengelolaan.

“Tarif ini juga sudah konsultasikan sebelumnya dengan dinas, jadi sudah biasa dan normal,” tutupnya.

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *