oleh

Cemari Lingkungan, DLH Janji Perketat Pengawasan Tambak

Kabarmadura.id/SUMENEP-Darurat agraria untuk Kabupaten Sumenep tak habis-habisnya diperbincangkan. Sederet tambak udang mulai dari yang berizin dan ilegal, terus bertebaran di kabupaten ujung timur Madura.

Sebelumnya, setidaknya ada lima tambak udang di Sumenep yang resmi memiliki dokumen izin pertambakan. Namun, ada salah satu tambak udang mencemari lingkungan pertanian warga khususnya di daerah timur daya Sumenep, yakni Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep.

H Masdawi selaku Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep menjelaskan, dalam aturan untuk instalasi pengolahan air limbah (IPAL) itu paling tidak harus 30% dari jumlah luas tanah yang dimiliki oleh masing-masing penambak.

“Paling tidak ketika ada respon dari masyarakat, paling tidak pihak perusahasan harus menjelaskan berapa jumlah IPAL tersebut. Sebab, ada dampak di sekeliling cemara di lombang itu ada yang mati,” jelasnya.

Tak hanya itu, semenjak berdiri tambak udang di Lombang yang cukup besar, pihaknya menjelaskan pernah ada jalan poros desa yang sudah teputus akibat dibangun tambak.

H Masdawi menginginkan perusahaan harus lebih sigap dengan kondisi lingkungan yang ada, tidak membiarkan warga sekitar menjadi korbannya.

“Sekarang sumur warga di sana sudah banyak yang asin. Sebab, dari pembuangan limbah tambak itu menyebar ke sumur warga,” jelasnya.

Dirinya yang juga memiliki usaha pertambakan mengklaim pembuangan air limbahnya sudah aman. Sehingga, tidak mencemari lingkungan.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep M. Syahrial mengatakan, pihaknya bersama tim mengaku siap untuk terus mengawasi terhadap sejumlah tambak yang sudah mendapatkan izin.

“Sebenarnya wajib bagi para perusahaan tambak untuk melaporkan tiap enam bulan terkait pembuangan air limbah dan kondisi lingkungan sekitar. Sebenarnya harus di-IPAL dulu, jangan langsung dibuang begitu saja,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Sumenep Moh. Royhan Fajar menyayangkan sejumlah perusahaan tambak yang sudah berizin tetapi tidak mampu melihat dampak lingkungan akibat sembarangan membuang limbahnya.

“Kita akan terus mengawal sudah ada sekian banyak tambak yang tidak berizin. Yang berizin itu bermasalah terhadap kondisi pertanian warga Sumenep,” tegasnya. (mun/nam)

Komentar

News Feed