oleh

Cipta Karya Sosialisasi DAK Bidang Sanitasi

Kabarmadura.id/Sumenep– Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sanitasi dilakukan di Kedai HK yang berada di Jalan Trunojoyo Nomor 91 Sumenep sekira pukul 08.30-12.00 WIB yang dihadiri oleh Wakil Bupati Sumenep Ahmad Fauzi.

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKP dan CK) Sumenep Benny Irawan mengatakan, hal tersebut dilakukan sebab Kabupaten Sumenep adalah salah satu kabupaten yang mendapatkan DAK reguler.

“Kegiatan ini sempat dihentikan karena adanya Covid-19. Tetapi, saat ini muncul Perpres Nomor 72 pada tahun 2020 untuk kegiatan padat karya yang masuk pada dana cadangan yang dapat dipergunakan kembali termasuk di dalamnya DAK,” katanya, Rabu (22/7/2020).

Beni menambahkan, setelah  bangunan selesai, maka dikembalikan kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah mengembalikan asetnya kepada masyarakat untuk segera dimanfaatkan . Nantinya, pengelolaan dkKelompok Pemanfaat dan pemelihara (KPP)

“Setelah acara sosialisasi tersebut akan dilaksanakan sosialisasi tingkat desa yang nantinya berembuk memilih tentang siapa yang nantinya akan menjadi KSM. Kemudian teknologi apa yang dapat digunakan,” tukasnya.

Sanitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk reguler adalah untuk desa Open Defecation Free (ODF) yang bentuk kegiatannya adalah pembangunan Jamban Tangki Septic Individual. Pada Tahun 2020 ada di 17 desa di 9 Kecamatan, yang mana setiap desa mendapatkan bantuan 56 Unit pembangunan tangki septik individual.  Tangki septik digunakan untuk mengolah limbah cair rumah tangga skala individual.Tangki septik terdiri dari bak pengendap, ditambah dengan suatu filter yang diisi kerikil atau pecahan batu untuk menguraikan limbah.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengatakan, Pemkab Sumenep mengusulkan DAK bidang Air Minum dengan jenis usulan DAK Reguler, Afirmasi dan Penugasan sesuai dengan Lokasi prioritas yang sudah ditetapkan oleh kementerian, demikian pula usulan Bidang Sanitasi.

Adapun proses tindaklanjut usulan DAK tersebut akan disingkronkan kembali sesuai dengan waktu yang akan ditetapkan oleh Bidang Teknis setelah proses verifikasi selesai dilaksanakan.

“Ini tentunya harus dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (imd/pai)

 

 

Komentar

News Feed