Comot 3 Kg Setiap Timbangan Tembakau, Gudang Pelanggar Perda Tidak Ditindak

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) TIDAK DITINDAK: Pelanggaran perda mengenai pemotongan timbangan oleh pabrikan belum ditindak oleh Satpol PP Pamekasan.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN-Petani tembakau geram. Sebab, ada kebijakan pabrikan yang justru melanggar Peraturan Daerah (Perda) Pamekasan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga, Budidaya dan Perlindungan Tembakau Madura.

Bahkan, Ketua Paguyuban Petani Tembakau Madura, Muhammad Munir berencana menggelar aksi penolakan terhadap salah satu pabrik.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, pelanggaran tersebut telah dilakukan secara sengaja, karena sebagaimana laporan yang diterima Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, pemotongan timbangan yang didasari pada berat tikar pembungkus  hingga mencapai 3 kilogram merupakan kebijakan perusahaan yang berlaku di semua kuasa pembelian.

“Jelas-jelas kebijakannya melanggar perda kita,” tegasnya.

Munir meminta agar pemerintah baik eksekutif maupun legislatif agar segera mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran perda tersebut. sebab menurutnya, kebijakan tersebut telah menyengsarakan petani tembakau, terlebih lagi saat tembakau masih terjual di bawah break even point (BEP) yang ditetapkan.

“Harga tembakau dari tahun ke tahun terus merosot, masih ditambah potongan timbangan yang tidak sesuai,” imbuh Munir.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Pamekasan, Moh. Sukandar mengaku belum bisa menindak, karena masih berkoordinasi dengan tim bentukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.

Sebab untuk melakukan penindakan, pihaknya masih mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, karena menurut informasi yang didapatnya, berat tikar kemasan tembakau dari petani kerap melebihi 2 kilogram. Sehingga gudang memotong timbangan juga lebih dari 2 kilogram.

Selain itu, untuk melakukan penindakan, pihaknya masih perlu mengumpulkan bukti-bukti dugaan terjadinya pelanggaran perda oleh pabrikan di lapangan. Sebab menurutnya, semua informasi itu masih sebatas laporan. Sementara pihaknya masih belum melakukan pemeriksaan secara langsung.

“Itu sebatas laporan, laporan itu masih belum punya bukti. Jadi belum cukup kuat bukti untuk kami menindak,” terangnya Sukandar. (ali/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *