Covid-19 Bukan Penghambat Pelaksanaan Pilkades di Sampang

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN)

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Meski jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Sampang belum diputuskan, revisi peraturan bupati (perbup) dipastikan selesai. Bahkan, hasil revisi sudah berbentuk perundang-undangan. Sesuai perbup baru, pelaksanaan pilkades akan diselenggarakan dengan sistem penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Sehingga, bisa digelar meski kondisi wabah Covid-19. Sebab, tidak hanya perbup, ketentuan tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 tahun 2020 tentang Pilkades. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang Chalilurrahman, Selasa (29/62021).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, ketentuan protkes sudah rinci dalam perbup baru. Mulai dari pakaian, alat pelindung diri (APD), pembatasan pemilih dan sejumlah persyaratan lain. Sehingga, pelaksanaan pilkades bisa digelar dalam kondisi Covid-19. Bahkan, setiap tempat pemungutan suara (TPS) dibatasi, yakni hanya lima ratus pemilih.

“Penerapan prokes sangat diatur dalam aturan baru ini dan berbagai ketentuan protokol covid sudah masuk dalam perbup. Seperti, setiap petugas harus menggunakan APD. Termasuk pemilih harus mematuhi protkes, pakai masker dan penyediaan hand sanitizer serta penggunaan plastik pada sejumlah perlengkapan di lokasi pemilihan,” ujarnya.

Meski demikian pihaknya mengaku, belum melihat perkembangan tentang jadwal pelaksanaan pilkades. Terutama, apakah digelar saat wabah Covid-19 atau sebaliknya. Sehingga, belum bisa dipastikan jadwal realisasi perbup yang baru dan pengumuman tentang pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa.

Disinggung soal kewajiban lainnya saat berlangsungnya pemilihan? Pihaknya mengaku, belum bisa membeberkan keseluruhan dengan dalih tidak memegang salinan hasil revisi perbup. “Masalah perubahan-perubahan yang terjadi dan nomor pasal yang diubah silahkan langsung konfirmasi saja ke biro hukum,” kilahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman menuturkan, sebenarnya perbup sudah selesai dan sudah bisa diberlakukan. Namun, pemerintah masih belum melakukan sosialisasi akibat tidak bisa memutuskan jadwal pelaksanaan pilkades.

“Kalau masalah Covid-19 sudah tidak ada alasan bagi pemerintah. Kalau masalah anggaran, kebetulan saya anggota badan anggaran (Banggar). Jadi saya tahu persis, apakah ada kendala dengan anggaran atau tidak. Masyarakat berharap pilkades digelar tahun ini,” responnya. (man)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *