Covid-19 dan Pembatalan Ujian Nasional

  • Whatsapp

Oleh: Untung Wahyudi

 

Selama ini, Ujian Nasional (UN) menjadi syarat kelulusan siswa SD, SMP, dan SMA. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, seharusnya saat ini dilaksanakan UN di sekolah-sekolah. Namun, menyebarnya coronavirus disease (Covid-19)—yang oleh WHO ditetapkan sebagai pandemi global—membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersikap tegas dengan membatalkan pelaksanaan UN.

Hal ini sebagaimana keputusan Presiden Joko Widodo yang meniadakan UN Tahun 2020 menyusul persebaran  Covid-19 tersebut. Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas terkait pelaksanaan UN 2020, Selasa (24/3). Sebagaimana diketahui, sejak 17 Maret 2020, sesuai instruksi pemerintah pusat, sekolah-sekolah diliburkan dan diganti dengan kegiatan belajar dari rumah (BDR). Hal ini menuntut kreativitas guru agar bisa menyampaikan materi pelajaran dan melaksanakannya secara daring.

Seperti dilansir liputan6.com (24/3), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menjelaskan, meluasnya wabah Covid-19 menjadi momentum bagi para pengajar untuk mengembangkan metode pembelajaran jarak jauh. Menurutnya, wabah Covid-19 merupakan suatu bencana yang terjadi dalam skala nasional, tapi ini juga menjadi kesempatan untuk para guru beradaptasi menggunakan pembelajaran daring.

Dalam kondisi darurat ini, keputusan untuk belajar dari rumah dalam rangka mencegah menyebarnya virus mematikan yang telah banyak menelan korban jiwa, merupakan langkah yang tepat. Mengingat korban jiwa semakin banyak, terutama di beberapa negara. Di Indonesia sendiri, per 28 Maret penyebaran Covid-19 sudah mencapai 1.155 kasus.

Penyebaran Covid-19 yang begitu masif ini tidak bisa diremehkan. Imbauan pemerintah untuk menghindari kerumunan dengan cara social distancing (bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah), hendaknya didukung oleh semua elemen masyarakat. Masyarakat harus sadar bahwa instruksi pemerintah untuk tidak banyak melakukan kegiatan di luar rumah—kecuali sangat mendesak—demi keselamatan bersama dan mencegah penyebaran Covid-19.

Langkah yang diambil pemerintah dan Kemendikbud untuk meniadakan UN di masa pandemi ini dianggap sangat tepat mengingat pelaksanaan UN, seperti biasa, mengharuskan interaksi secara langsung yang sangat rentan dengan penyebaran wabah. Meskipun masyarakat diimbau untuk tidak terlalu panik, namun hendaknya juga berusaha untuk tidak tertular dengan menjaga kebersihan dan menghindari acara tidak penting yang melibatkan banyak orang.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman melalui keterangan tertulis, Selasa (24/3), mengatakan, Presiden Joko Widodo memutuskan meniadakan UN Tahun 2020. Menurutnya, keputusan membatalkan UN 2020 diambil sebagai respons merebaknya wabah Covid-19. Pemerintah mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Di sisi lain, peniadaan UN juga salah satu penerapan kebijakan social distancing atau yang kini disebut physical distancing untuk mencegah penyebaran virus.

UN dibatalkan untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA) atau setingkat Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Dasar (SD) atau setingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI).

 

Penentu Kelulusan SD hingga SMA

Keputusan Kemendikbud tentang peniadaan UN tertuang dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19. Dalam surat edaran yang ditandatangani Mendikbud Nadiem Makarim 24 Maret 2020, pembatalan UN karena lebih mempertimbangkan kesehatan dan keamanan para siswa.

Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 ini, maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nadiem juga menyebutkan bahwa dibatalkannya UN, maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan Paket C akan ditentukan kemudian (liputan6.com, 24/3/2020).

Melalui Surat Edaran Mendikbud tersebut, Nadiem Makarim juga menjelaskan bahwa, kelulusan ditentukan melalui ujian sekolah yang penyelenggaraannya tidak diperkenankan secara tatap muka. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.

Sementara itu, bagi sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah, dapat menggunakan nilai ujian sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Sementara bagi sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:

Pertama, kelulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Kedua, kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Ketiga, kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio, dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Keputusan yang diambil Kemendikbud untuk meniadakan UN 2020 ini merupakan keputusan yang tepat karena persebaran Covid-19 sudah bukan hal yang bisa dianggap remeh. Imbauan social distancing diharapkan agar para guru hendaknya lebih mengembangkan kreativitas mengajarnya secara daring. (*)

 

*) Untung Wahyudi, lulusan UIN Sunan Ampel, Surabaya

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *