Covid 19 Masih Mengancam, Pamekasan Belum Berlakukan PPKM

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) MENGANCAM: Wabah Covid-19 di Kabupaten Pamekasan terus mengancam hingga pejabat pemkab banyak terpapar.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Peningkatan jumlah kasus korban Covid-19 di Kabupaten Pamekasan semakin tidak pandang bulu. Bagaimana tidak, sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan dan tenaga kesehatan banyak yang terpapar Covid-19.

Setelah yang lainnya mulai berangsur sembuh, namun Covid-19  masih terus mengintai setiap orang. Info terbaru, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kabupaten Pamekasan Sigit Priyono dikabarkan positif terpapar Covid-19.

Bacaan Lainnya

“Covid-19 masih ada. Ini tidak boleh dianggap enteng,” tegas Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Slamet Martodirdjo (SMart) Pamekasan, dr. Syaiful Hidayat.

Tidak hanya itu, baru-baru ini, seorang petugas salah satu puskesmas di Pegantenan meninggal dunia karena terpapar Covid-19. Kondisi yang kian memburuk ini belum disikapi secara siaga oleh Pemkab Pamekasan.

Sementara di daerah lain, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah diterapkan, salah satunya Kabupaten Malang. Pemkab Malang telah membagi jam kerja pegawainya 75 persen bekerja dari rumah dan 25 persen bekerja di kantor.

Bahkan, bagi pegawai yang terpapar Covid-19 yang tidak mengisolasi diri di rumah, jika diketahui, maka akan dijemput paksa oleh tim hunter Covid-19 dan dibawa ke safe house untuk diisolasi dan diberi perawatan.

Tidak hanya itu, penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Malang harus dipatuhi secara ketat oleh semua pusat perbelanjaan. Bahkan, warung makanan dan restoran hanya diperbolehkan melayani pembeli di tempat maksimal 25 persen dari kapasitas warung.

Selain itu, semua pihak dilarang melakukan kegiatan apa pun yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Jika ada, maka akan dibubarkan secara paksa. Kegiatan pembelajaran tatap muka pada semua tingkatan lembaga pendidikan juga tidak diperbolehkan.

Penyelenggaran kegiatan keagamaan di tempat ibadah hanya boleh dilakukan maksimal 50 persen dari kapasitas tempat ibadah. Dengan tegas, Pemkab Malang akan melakukan operasi yustisi penegakan protokol kesehatan dengan penerapan pasal penindakan atau pidana.

Pembatasan kegiatan masyarakat itu diberlakukan sejak tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. Sementara Kabupaten Pamekasan belum memberlakukan peraturan seketat itu. Hanya pemberlakukan bekerja dari rumah yang telah diberlakukan selama tanggal 4 sampai 8 Januari lalu. (ali/km58)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *