CPNS Guru Dihapus, Rentan Banyak Guru Kehilangan Motivasi Mengajar

  • Whatsapp
FOTO: KM/IMAM MAHDI) DITOLAK: Banyakanya guru yang tidak berstatus sebagai guru PNS perlu adanya seleksi CPNS untuk guru.

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Organiasi guru di Sumenep juga tidak sepakat dengan ditiadakannya seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk guru. Sebab, berdampak pada kualitas guru serta kesejahteraannya.

Ketua Forum Honorer Kategori 2 (FHK2) Sumenep Abd. Wahed kecewa atas kebijakan itu. Sebab, saat ini kesempatan guru honorer agak sempit untuk menjadi PNS.  Apalagi umur semakin bertambah. Jika ada penundaan seleksi CPNS, mereka bisa tidak lolos karena terhampat syarat usia.

Bacaan Lainnya

“Secara tidak langsung, kami tidak dihargai oleh pemerintah,” katanya, Kamis (7/1/2020).

Belum lagi, sebagai honorer K2, senantiasa menunggu perekrutan PNS. Sebab, pengangkatannya sebagai honorer K2 karena ada janji diangkat sebagai PNS. Kini mereka sudah bertahun-tahun mengabdi, ada yang 15 tahun, bahkan ada pula yang 30 tahun.

Sempat ada pengangkatan PNS bagi honorer K2, namun tidak semuanya masuk kuota, bahkan ada sebagian yang tidak memenuhi syarat. Kini sebanyak 770 orang tidak kunjung terekrut menjadi PNS. Dia menilai, pemerintah abai terhadap guru yang mengabadi selama bertahun-tahun.

“Secara tidak langsung kami tidak dihargai oleh pemerintah,”Ujarnya.

Saat ini, honorer K2 digaji Rp1 juta per bulan. Mereka ingin, kalaupun tidak diangkat jadi PNS, setidaknya disesuaikan dengan UMK Sumenep yang nilainya hampir Rp2 juta  per bulan.

Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Sumenep bersikap serupa, menolak kebijakan itu.

Ketua Pimpinan Cabang (PC) Pergunu Sumenep Mohammad Sholeh mengatakan sudah satu suara dengan yang di Pimpinan Pusat (PP) Pergunu, tidak setuju dengan kebijakan peniadaan perekrutan CPNS untuk guru

Kebijakan rekrutmen guru dari jalur PPPK disambut baik, tetapi tidak menghilangkan jalur CPNS. Sebab, hal tersebut dinilai menhilangkan hak warga negara.

“Kami akan kawal untuk mengadvokasi agar pemerintah membatalkan kebijakan itu,” tegasnya.

Ketua PGRI Sumenep Didik Suharto juga menginginkan pemerintah tetap membuka lowongan CPNS baru bagi guru. Dengan demikian, guru akan termotivasi untuk mengajar lebih giat. Bahkan, guru tidak lagi disibukkan memikirkan mencari nafkah untuk keluarga selain dari aktivitasnya mengajar.

“Kalau terkrut CPNS kan ada tunjangan yang lebih. Maka, tidak lagi memikirkan yang lain,” ucapnya.

Berdasarkan data PGRI Sumenep, lebih dari 3.000 guru tidak berstatus PNS. Harapanya, semua guru mendapatkan kesejahteraan yang memadai.

“Kami bersepakat dengan PGRI pusat bahwa seleksi CPNS untuk guru wajib dibuka lagi,” ujarnya

Sementara itu, Plt Kepala Seksi Pendidikan dan Madrasah (Pendma) Kemenag Sumenep Zainurrosi, Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Jawa Timur Wilayah di Sumenep Syamsul Arifin dan Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Moh. Ikhsan  juga menganggap perlu adanya penambahan PNS bagi guru.  (imd/waw)

JUMLAH GURU PNS DAN NON PNS DI SUMENEP

NAUNGAN KEMENAG

PNS: 542 orang

NON-PNS: 19. 340

TOTAL: 19.882

NAUNGAN DISDIK

PNS: 7.000

NON-PNS: –

NAUNGAN DINDIK JATIM

PNS: 542 guru

NON-PNS: 442 guru

TOTAL: 964 guru

Sumber: Dindik Jatim di Sumenep, Disdik dan Kemenag Sumenep

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *