oleh

Curigai Kejanggalan Program ADK, Laporan Warga Ditolak Legislatif

Kabarmadura.id/Sampang-Alih-alih bersedia merespon dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait realisasi program alokasi dana kelurahan (ADK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang justru menolak salah satu laporan dari masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sampang.

Meski ditolak, laporan terkair realisasi ADK yang disebut-sebut penuh kejanggalan dan banyak pengerjaan yang kualitasnya kurang bagus tersebut, tidak menyurutkan semangat dan perhatian masyarakat yang lain untuk terus mempertanyakan tranparansi program tersebut.

Itu terbukti, pada Senin (13/1), giliran masyarakat yang mengatasnamakan Jatim Corruption Watch (JCW) Sampang melayangkan laporan pada ketua DPRD Sampang untuk mempertanyakan realisasi ADK di wilayahnya.

Kepada awak media, Ketua JCW Sampang H. Tohir mengungkapkan, polemik ADK di Sampang, mendapat perhatian masyarakat luas, bahkan beberapa pengaduan masyarakat pada wakil rakyat tak kunjung ada respon, kejelasan dan tindak lanjut.

Atas kondisi tersebut, secara kelembagaan, JCW Sampang juga mengirim surat laporan secara resmi kepada ketua DPRD untuk segera ditindaklanjuti.

  1. Tohir membeberkan, salah satu poin penting dalam surat itu, yakni meninta pihak legislatif untuk mendorong eksekutif dan pihak terkait lainnya agar transparan terkait penggunaan ADK sebesar Rp7,020 miliar itu.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan lemahnya fungsi pengawasan dari DPRD Sampang terkait realisasi ADK, legalitas beberapa pelaksana ADK, meliputi konsultan perencana, konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana, serta meminta camat sebagai pengguna anggaran (PA), lurah sebagai KPA dan tim teknis PPK dan PPTK di semua kelurahan untuk transparan.

“Kami harap, semua laporan dari warga ini, khususnya terkait persoalan ADK ini, segera ditindaklanjuti oleh para wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran. Sehingga ADK ini tidak menimbulkan polemik dan transparan kepada masyarakat,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Sampang Rudi Kurniawan yang menerima secara langsung surat laporan dari JCW itu mengaku mengapresiasi adanya pengaduan itu. Politisi Partai Nasdem itu berjanji akan menyampaikan kepada ketua DPRD Sampang untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti.

“Adanya laporan dari masyarakat ini, menjadi tolak ukur kinerja pimpinan dan anggota dewan, kami akan menyampaikan surat laporan ADK ini kepada ketua sesuai tujuan suratnya, biar nanti bisa ditanggapi, untuk bagaimananya kami mengikuti saja,” Singkatnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Sampang Fadol berujar, laporan dari masyarakat soal tindak lanjut temuan kejanggalan kegiatan ADK itu, dipastikan tidak bisa diterima dan ditindaklanjuti. Pasalnya, laporan yang dilayangkan diklaim tanpa disertai penjelasan yang sesuai dengan ketentuan.

“Laporan dari Aliansi Masyarakat Sampang ini tidak jelas, maka tidak bisa ditindaklanjuti, karena hanya sekedar disinyalir dan tidak jelas,” katanya.

Politisi PKB itu menerangkan, temuan masyarakat yang tertuang dalam surat laporan tersebut masih dalam proses pemeliharaan selama enam bulan ke depan. Maka proyek itu masih menjadi tanggung jawab rekanan untuk memperbaikinya.

“Saat ini, proyek ADK ini masih menjadi ranah pelaksana kegiatan, karena masih dalam masa pemeliharaan selama enam bulan,” kelitnya. (sub/waw)

Komentar

News Feed