Daerah Kesulitan Angkat Kecilnya Honor Kader KB

News70 views

KABARMADURA.ID | SAMPANG–Prevalensi anak bawah lima tahun (balita) stunting di Kabupaten Sampang turun drastis dari tahun 2021 ke tahun 2022. Penurunannya lebih dari 10 persen. Tahun 2021, prevalensi stunting di Sampang 17,20 persen. Tahun 2022 turun menjadi 6,9 persen.

Namun demikian, di balik signifikannya penurunan angka stunting di Sampang, terdapat peran tenaga pendamping yang bekerja ekstra. Sayangnya, kerja keras mereka belum diimbangi dengan honor yang layak. Setiap bulan mereka hanya dihonor Rp110 ribu.

Banner Iklan Stop Rokok Ilegal

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB) Dinas Kesehatan (Dinkes KB) Sampang Zahruddin, tenaga pendamping percepatan penurunan prevalensi stunting terdapat empat tim di setiap desa. Setiap tim beranggotakan tiga orang.

“Mereka dari unsur tenaga kesehatan, kader KB dan anggota PKK,” ucapnya.

Baca Juga:  Jumlah Pemudik Diprediksi Meningkat, Polres Pamekasan Siapkan Sejumlah Skenario

Kata Zahruddin, honor tenaga pendamping saat ini sudah lebih tinggi dibanding tahun lalu. Sebelumnya, setiap tim dihonor Rp10 ribu dalam setiap kali pendampingan. Sehingga setiap orang hanya menerima honor sekitar Rp3 ribu. Kondisi itu diakui memprihatinkan.

Ketentuan honorarium itu datang dari pemerintah pusat, sehingga sulit diintervensi. Beruntungnya, skema honorarium kini berubah menjadi per bulan. Tidak hanya Rp110 ribu, setiap tenaga pendamping juga mendapat jatah pulsa Rp10 ribu setiap bulannya.

Teknis pengiriman pulsa itu dilakukan dengan cara bekerja sama antara Dinkes KB dengan provider. Beberapa provider diajak kerja sama untuk mengirim pulsa ke setiap nomor pendamping. Di antaranya XL dan Telkomsel. Cara itu dipilih karena jumlah tenaga pendamping tidak sedikit.

“Tidak hanya ke satu provider karena menyesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing pendamping. Karena kan ada di satu daerah yang provider ini tidak support, tidak ada sinyalnya,” jelasnya.

Baca Juga:  Pemkab-Bawaslu Pamekasan Sepakat Dana Pengawasan Pilkada Rp12 Miliar

Zahruddin menambahkan, pihaknya ingin mengajukan tambahan anggaran pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024. Tambahan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp1,8 miliar. Anggaran itu untuk kebutuhan operasional kampung KB.

Dijelaskannya, Dinkes KB sedang merencanakan sebuah gagasan baru untuk percepatan penurunan prevalensi stunting. Gagasan itu berupa program kampung KB. Setiap desa dituntut untuk membentuk kampung KB. Kegiatannya berupa pemberdayaan masyarakat.

“Kebutuhan operasionalnya diperkirakan sekitar satu juta untuk setiap desa dan kelurahan. Di Sampang kan ada 180 desa dan enam kelurahan,” pungkasnya.

Pewarta: Ali Wafa 

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *