Dampak Utang Pemkab Sampang ke PT. MSI, Transfer DAU Menyusut

  • Whatsapp
(FOTO: KM/dok) DEMI PERCEPATAN: Utang Pemkab Sampang senilai Rp204,5 miliar ke PT. MSI akan digunakan untuk membangun Jalan Lingkar Selatan (JLS) sepanjang 7,4 kilometer.

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Akibat besarnya pinjaman dana, ada konsekuensi yang harus diterima  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang. Dampak tersebut adalah pengurangan transfer dana alokasi umum (DAU) di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Transfer DAU setiap tahunnya akan terpotong puluhan miliar guna membayar utang beserta bunganya.

Dua tahun terakhir, Pemkab Sampang getol ajukan pinjaman kepada pemerintah pusat melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. MSI) untuk percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi di tengah wabah Covid-19.

Pada tahun 2020, Pemkab Sampang mendapatkan suntikan dana pinjaman jangka pendek dari PT. SMI  senilai Rp15,2 miliar, sementara pada tahun 2021 ini, sudah disetujui akan menerima pinjaman jangka menengah Rp204,5 miliar.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang Fadol mengatakan, proses pengajuan utang itu sudah dipertimbangkan secara matang dan pihaknya menyerahkan kepada pihak eksekutif melalui TAPD untuk melakukan proses pengkajian teknis.

Alasannya, DPRD Sampang tidak melakukan pengkajian sendiri, lantaran tenaga dan waktu terbatas, tapi TAPD sudah mempersentasikan kepada pihak legislatif.

Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, lanjut Fadol, tidak serta merta bisa dan diterima oleh pusat, melainkan ada mekanisme dan regulasi yang mengaturnya. Pemerintah pusat diyakni sudah membaca kemampuan Kabupaten Sampang untuk membayarnya, sehingga bisa mendapatkan utang tersebut.

“Untuk membayar utang ini, nanti pemerintah pusat memotong transfer DAU, maka otomatis pagu yang di terima oleh Kabupaten Sampang berkurang dari biasanya,” ucap Fadol.

Namun dengan tanggung jawab atas berkurangnya DAU, jelas Fadol, sehingga proses pembangunan tidak maksimal. Terlebih, kondisi anggaran Pemkab Sampang banyak yang direfocusing untuk penanganan wabah Covid-19. Untuk itu, berutang kepada pemerintah pusat jadi solusi, karena tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat.

“Per tahun, pagu DAU yang diterima oleh pemkab berkurang sekitar Rp50 miliar lebih, tapi ini tidak masalah dan menghambat pembangunan,” ulasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sampang, Umi Hanik Laila menjelaskan, pinjaman sebesar Rp204,5 miliar itu dilaksanakan secara multiyears dan disesuaikan dengan kebutuhan dearah dan proses pembangunan.

Adapun peruntukannya, difokuskan untuk pembiayaan infrastruktur pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) sepanjang 7,4 kilometer yang sebelumnya telah melalui uji kelayakan sejak tahun 2007 lalu. Dalam proyek itu, pembebasan lahan dimulai tahun 2012 dan tuntas pada 2019, kemudian pada tahun 2021 UKL-UPL dan semua kelengkapan dokumen sudah siap, tinggal proses pembangunannya.

“Pembangunan JLS ini nanti akan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat dan sekaligus bisa mengurangi beban jalan dari kendaraan berat yang melintas di daerahnya,” jelas Umi. (sub/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *