Dana Adhoc Tidak Cair, Honor PPK Terancam Batal Dinaikkan

  • Whatsapp
(KM/IMAM MAHDI) TERUS BERJALAN: KPU Sumenep sudah mulai melakukan penerimaan pendaftaran PPK untuk Pilkada 2020.

Kabarmadura.id/Sumenep-KPU Sumenep mulai pesimis dengan rencana penambahan dana adhoc. Bahkan, honor panitia pemilihan  kecamatan (PPK) diperkirakan batal dinaikkan. Sebab dana itu sampai saat ini belum cair, sementara sudah mulai membuka pendaftaran untuk rekrutmen PPK.

Dana tersebut, rencananya akan digunakan untuk honorarium tim adhoc yang merupakan pelaksana pilkada di tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan. Terlebih, pada pilkada tahun ini, nilai honor mereka sudah diputuskan lebih tinggi dibanding pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Penambahan dana adhoc itu mengacu pada usulan biaya yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) berdasarkan surat nomor MK S-357/MK/.02/2018.

Sejauh ini, jumlah pendaftarnya sudah sudah mencapai 383 orang. Rinciannya, 345 pendaftar laki-laki dan 385 perempuan. Jumlah tersebut cakupan dari 27 kecamatan di Sumenep.

Komisioner KPU Sumenep Rafiqi Tanzil mengatakan, jika hingga proses pendaftaran saat ini dana tambahan untuk adhoc belum cair, maka KPU pesimis tambahan itu terealisasi. Sebab, waktunya sudah sangat mepet.

“Proses pendaftaran PPK sudah dimulai dana tambahan adhoc belum turun, kami merasa pesimis dana tersebut tidak akan cair,” katanya, Rabu (22/01/2020).

Kalaupun natinya honorium untuk PPK itu turun, imbuh Tanzil, maka gaji tersebut sama dengan pemilu sebelumnya, tanpa ada penambahan atau kenaikan. Saat ini masih tahap pendaftaran dan kemungkunan hari selanjutnya akan bertambah.

“Kami terus berupaya melakukan yang terbaik untuk peserta PPK. Sebab, kinerja PPK nantinya akan semakin bertambah kebutuhannya,” ujarnya.

Saat ini, KPU Sumenep sedang fokus pada pendaftaran PPK. Setelah rampung, akan dilanjutkan penyerahan berkas pada 24 Januari 2020.

“Jika sampai penyerahan berkas tidak ada lampu hijau tentang penambahan adhoc, maka KPU akan semakin pesimis dana tersebut tidak akan bertambah,” paparnya.

Sebelumnya, Komisioner Rencana data dan Informasi (Rendatin) Syaifur Rahman mengatakan, penambahan dana adhoc saat ini masih menunggu revisi Permendagri Nomor 54.

“Jika nanti ada perubahan permendagri dana adhoc akan cair, tapi jika tetap, maka harus menerima dana yang sebelumnya” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep Edy Rasyiadi mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2020 sudah disediakan Rp60,7 miliar melalui penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dia juga sudah mengirim surat jawaban ke KPU Sumenep atas pengajuan tambahan dana honorarium petugas ad hoc tersebut.

“Kami sudah dikirimi surat oleh KPU Sumenep tentang dana adhoc, dan kami juga berkirim surat pada KPU bahwa permendagri belum bisa mencairkan. Kalaupun ada penambahan anggaran, sementara kami tidak bisa,” katanya.

KPU Sumenep berkirim surat ke Pemkab Sumenep. Sebab, seluruh anggaran pilkada didanai oleh pemkab. Anggaran itu untuk honorarium PPK, PPS dan KPPS untuk Pilkada 2020 yang mengalami kenaikan dibanding Pemilu 2019 lalu.

Untuk PPPK, awalnya Rp1.850.000 untuk ketua, naik menjadi 2.200.000. Sedangkan untuk anggota PPK, awalnya Rp1.600.000, naik menjadi Rp1.900.000.

Sedangkan untuk PPS, semula Rp900.000 menjadi Rp1.200.000 khusus ketua, dari Rp850.000 menjadi Rp1.150.000 khusus anggota.

“Kami terus berjuang untuk mendapatkan tambahan dana tersebut. Agar kesejahteraan tim adhoc bertambah,” pungkasnya. (imd/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *