Dana Banpol Minim Manfaat, Bakesbangpol Dinilai Gagal

  • Whatsapp
KM/SUBHAN GAGAL: Jaka Jatim Korda Kabupaten Sampang mendatangi Bakesbangpol setempat dalam rangka mempertanyakan pembinaan parpol dan manfaat Banpol, karena selama ini tidak tampak.

Kabarmadura.id/Sampang-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sampang dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap partai politik (Parpol) dinilai tidak maksimal.

Oleh sebab itu, aktivis Jaka Jatim Korda Sampang mempertanyakan realisasi hibah dana bantuan partai politik (Banpol). Pasalnya selama ini, hampir tidak ada aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh parpol di Sampang bersumber dari bantuan itu. Padahal dana banpol bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sampang.

Semestinya, realisasi banpol itu jelas dan trasnparan. Hal itu, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penggunaan dana Hibah Banpol. Seharusnya bantuan keuangan tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan interternal partai, seperti kaderinisasi, pendidikan politik masyarakat dan sebagainya.

Namun kenyataa di lapangan diduga tidak sesuai peruntukan. Penggunaan banpol oleh mayoritas parpol di Sampang ditengari tidak digunanakan sesuai peruntukannya, karena hampir tidak ada program dan kegiatan yang bersumber dari banpol itu, dijalankan oleh setiap partai.

“Kami melihat realitas konflik yang terjadi di sejumlah internal partai, salah satunya partai Hanura. ini semua sebagai pintu masuk, bahwa parpol nyata-nyata  tidak menjalankan kegiatan kepartaian, yakni kaderisasi dan pendidikan parpol yang bersumber dari banpol,”ucap Koordinator Daerah (Korda) Jaka Jatim Sampang Sidik kepada awak media.

Tak hanya itu, Didik, sapaa akrabnya, juga mempertanyakan keseriusan Bakesbangpol Sampang dalam melakukan pembinaan kepada sejumlah parpol. Untuk itu, pihaknya berharap kedepan penggunaan banpol harus sesuai dengan aturan dan ada tindakan yang jelas bagi parpol yang dinilai tidak mampu memanfaatkan dana itu sesuai peruntukannya. Selain itu, proses pertanggungjawaban dana banpol harus jelas dan transparan.

“Status Bakesbangpol sebagai pembina parpol ini dimana? kok carut marut konflik internal partai dibiarkan, semetinya realitas ini ditangkap oleh bakesbangpol untuk melakukan evaluasi terkait realisasi banpol. Kami pasti tindak lanjutin ke BPPKAD terkait peng SPJ an bantuan hibah banpol ini,”tandasnya.

Sementara itu, Kabid Hubungan Kelembangan Bakesbangpol Sampang A. Rahem mengaku sudah melakukan pembinaan sesuai tupoksi, meskipun ketersedian anggaran khusus pembinaan kepada semua parpol relatif minim. Sementara proses peng SPJ an diklaim bukan kewenangan istansinya.

“Yang jelas, kami (Bakesbangpol red) sudah menjalankan fungsi pembinaan, untuk laporan SPJnya silakan tanyakan langsung ke BPPKAD setempat,”singkatnya.

Berdasarkan catatan Kabar Madura, dana Banpol Sampang tahun 2018 mencapai Rp1,3 miliar. Dana itu diperuntukkan kepada 11 partai, meliputi PKB Rp232 juta, Partai Gerinda Rp216 juta,  PPP Rp193 juta, partai Demokrat Rp176 juta dan Hanura Rp103 juta.

Selain itu, PBB Rp97 juta, PKS Rp83 juta, Nasdem Rp74 juta, PDI Perjuangan Rp 65 juta, PAN Rp64 juta dan Golkar Rp62 juta. (sub/rei)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *