oleh

Dana Kampanye Paslon Pilkada Kelebihan Akan Langsung Ditarik Negara

KABARMADURA.ID, Sumenep -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep tidak menentukan titik kampanye untuk pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Sumenep. KPU hanya membatasi kampanye yang menggunakan pola pertemuan tatap muka.

Komisioner KPU Sumenep Rahbini menyampaikan, KPU juga menentukan batasan dana kampanye, harga bahan kampanye dan juga batasan peserta kampanye. Teknis pelaksanaan kampanye di masa wabah  Covid-19 berbeda dengan masa pilkada sebelumnya, karena setiap pertemuan harus sesuai dengan protokol kesehatan.

Terdapat dua macam pertemuan tatap muka, pertama, di tempat terbuka dengan jumlah maksimal 100 orang, dan di tempat tertutup maksimal 50 orang. Apabila tidak memungkinkan, maka harus menggunakan media daring.

“Karena KPU memang tidak menentukan titik kampanye, maka dibebaskan saja mereka berkampanye sesuai masa kampanye, yang jelas harus sesuai dengan protokol kesehatan,” ulas Rahbini, Selasa (29/9/2020).

Besaran dana kampanye dibatasi maksimal Rp20 miliar. Sejatinya, nominal itu  lebih besar dibanding pilkada periode sebelumnya yang hanya mencapai Rp12 miliar. Menjadi lebih besar, kata Rahbini, karena dana itu juga akan digunakan olah masing-masing pasangan calon untuk penerapan protokol kesehatan di masa kampanye selama 71 hari.

“Sedangkan untuk bahan kampanye, harga maksimal Rp60.000,” tukasnya.

Dalam laporan awal rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang diterima KPU, ungkap Rahbini, dana di dalam rekening paslon nomor urut 1 (Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah) senilai Rp1 juta, sedangkan paslon nomor urut 2 (RB Fattah Jasin dan Ali Fikri Warits) senilai Rp20 juta.

Apabila dana kampanye dari masing-masing calon melebihi batas maksimal dari ketentuan,kelebihannya dimasukkan ke kas negara, tidak dikembalikan ke masing-masing calon.

“Dua hari lalu, kami sudah melakukan sosialisasi terkait teknis pelaksanaan kampanye di tengah Covid-19, dan itu sudah KPU sampaikan kepada tim masing-masing calon,” ujarnya.

Sementara itu, Bawaslu Sumenep menemukan beberapa kegiatan kampanye yang dianggap melanggar. Pasalnya, dalam masa kampanye yang telah dimulai sejak 26 September itu, ada beberapa kegiatan kampanye yang tidak dilaporkan ke Bawaslu.

Pelanggaran juga disebut sudah ada sebelum masa penetapan paslon. Karena masing-masing calon telah memasang alat peraga kampanye (APK) yang seharusnya dipasang pada masa kampanye. Selain soal APK, sudah yang tidak mengirim pemberitahuan kepada Polres, Bawaslu dan KPU untuk berkampanye.

Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Pamekasan Imam Syafii menyampaikan bahwa APK yang diterbitkan tidak sesuai dengan desain, karena desain APK paslon belum diserahkan  ke KPU Sumenep.

“Desain APK belum disetorkan ke KPU olah pasangan calon. Terakhir penyetoran desain APK itu pada tanggal 29 September,” ujarnya saat ditemui di kantor Bawaslu Sumenep, Selasa (29/9/2020).

Bawaslu sudah menginstruksikan jajaran panwascam untuk menertibkan segala bentuk APK yang tidak sesuai desain resmi.

Karena pelanggaran itu, Bawaslu Sumenep telah memberikan surat peringatan kepada tim dan kedua paslon agar tidak berkampanye tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ke Polres, Bawaslu dan KPU. Apabila terulang, Bawaslu mengancam akan memberikan sanksi terhadap paslon atau timnya.

Dalam surat peringatan itu, Bawaslu menekankan agar setiap tim paslon memberitahukan dengan menunjukan waktu, tempat dan narasumber.

Mengenai sumbangan dana kampanye, dari perorangan dibatasi maksimal Rp75 juta, sedangkan dari badan hukum paling tinggi sebesar Rp750 juta. Pelanggaran dalam ketentuan tersebut, diancam pidana sampai diskualifikasi pencalonan.Dana kampanye yang terkumpul itu akan diaudit sesuai rekomendasi tim audit.

Besaran biaya alat kampanyesebesar Rp60 ribu itu, tidak boleh berbetuk makanan, bensin dan uang, tapi harus berbentuk barang yang lain, seperti kaos, topi dan lain semacamnya. Sedangkan untuk bentuk bahan kampanye itu masih dikaji ulang.(01km/waw)

Komentar

News Feed